Pemkot Makassar Setor Nama Pejabat Baru Eselon III dan IV ke BKN

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar sedang mempersiapkan pelantikan pajabat eselon III dan IV. 

Saat ini Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar sedang menginput nama-nama pengisi jabatan lowong tersebut lewat aplikasi Integrasi Mutasi (I-Mut) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

"Ini sementara teman-teman dari BKD melakukan pengimputan," ucap Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda di Balaikota Jl Jenderal Ahmad Yani, Jumat (26/9/2025). 

Diketahui, total 444 jabatan eselon III dan IV yang lowong. 

16 diantaranya jabatan kepala bidang, delapan sekretaris dinas, satu wakil direktur RSUD, selebihnya posisi eselon IV. 

Pasca penginputan, BKN akan memproses usulan tersebut. Rekam karir ASN jadi pertimbangan penting. 

"BKN akan mengkurasi dan melihat bagaimana pangkatnya, kemudian bagaimana penilaiannya, kemudian bagaimana rekam jejaknya secara keseluruhan," jelasnya. 

Jika sesuai, BKN akan mengeluarkan rekomendasi pelantikan. 

Pasca rekomendasi tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin akan menentukan jadwal pelantikan. 

Hanya saja, Sekda Zulkifli belum bisa memastikan apakah pejabat bersangkutan akan dilantik serentak atau bertahap

"Ini belum kita atur. Nanti kami akan laporkan ke Pak Wali. Tergantung Pak Wali, apakah mau dicicil saja atau mau sekaligus," tuturnya. 

Tak Ada Pejabat Nonjob

Sekda Zulkifli mengungkap, tak ada pejabat yang nonjob dalam mutasi ini. 

Hal tersebut merupakan perintah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. 

"Sesuai petunjuk Pak Wali, untuk sementara menyampaikan bahwa jangan sampai ada nonjob," tegasnya. 

Sementara Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan, langkah ini adalah hal yang lumrah dalam sistem pemerintahan.

“Kita lagi coba untuk mengatur lebih detail. Memberikan kesempatan kepada orang-orang yang punya potensi untuk berada di situ, akan bertahap lagi,” jelasnya.
 
Appi sapaannya menjelaskan bahwa rotasi jabatan tidak bisa dilakukan sekaligus karena adanya efek domino. 

Perpindahan satu pejabat ke posisi baru akan memicu kekosongan di posisi sebelumnya, yang kemudian harus diisi oleh pejabat lain, dan seterusnya.

“Kalau satu orang pindah ke posisi A, maka posisi A harus diisi dari posisi B, dan posisi B harus cari lagi ke posisi C. Itu yang paling benar,” jelasnya.

“Tidak mungkin orang mau camat seumur hidup. Pasti ada proses peningkatan karir, bergeser ke tempat lain, karena sudah teruji di wilayah,” sambungnya.

Appi menyebut, pelantikan kemungkinan besar akan dilakukan pada akhir September atau awal Oktober.

"Kita akan lihat prosedurnya karena peraturan akan jalan, orang yang ada dalam posisi itu diminimalisir supaya dapat tempat sesuai tempat tersedia," tuturnya.(*)