Cegah Tawuran Pemuda, Ketua RT RW di Parang Makassar Diminta Aktif Edukasi Warga

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Maraknya konflik antar kelompok pemuda di Kota Makassar menjadi perhatian serius pemerintah setempat.

Tidak hanya meresahkan warga, aksi kekerasan ini juga menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, terutama di wilayah yang berbatasan langsung antar kecamatan.

Salah satu wilayah yang kerap terdampak konflik adalah Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang.

Lurah Parang, Irwan Awing, mengungkapkan bentrok yang terjadi di wilayahnya seringkali melibatkan pemuda dari Kelurahan Parang dan Kelurahan Maccini Sombala, yang berada di Kecamatan Tamalate.

“Ini wilayah perbatasan, jadi gesekan sangat mudah terjadi, apalagi kalau pemudanya tidak dibekali dengan pemahaman dan kesadaran sosial yang cukup,” kata Irwan, Jumat (26/9/2025).

Menurutnya pelaku konflik mayoritas adalah anak-anak usia SMP hingga SMA. 

Mereka masih berada dalam fase labil dan mudah terpengaruh lingkungan. 

Ia menyebut, anak-anak ini sebenarnya sedang dalam proses mencari jati diri, namun tanpa bimbingan yang tepat, mereka bisa terseret dalam perilaku menyimpang.

“Kalau saya lihat langsung di lapangan, yang sering berkonflik ini rata-rata anak SMP. Mereka belum paham betul dampak dari tindakan mereka. Maka dari itu, mereka perlu pendekatan yang lebih personal dan edukatif,” lanjutnya.

Irwan menilai bahwa upaya pencegahan konflik tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat keamanan atau pemerintah saja.

Ia meminta agar seluruh lapisan masyarakat, terutama ketua RT dan RW, turut terlibat aktif dalam mendampingi serta mengedukasi para remaja di wilayah masing-masing.

“Peran RT/RW sangat vital. Mereka adalah ujung tombak pemerintahan paling dekat dengan warga. Kalau mereka aktif menyapa dan merangkul anak-anak muda ini, saya yakin angka konflik bisa ditekan,” ujarnya.

Lebih jauh, Irwan menyebut pendekatan yang dilakukan kepada para pemuda sebaiknya dilakukan secara santai, tidak formal, dan tidak terkesan menggurui.

Ia sendiri mengaku lebih sering mengenakan pakaian kasual saat turun langsung ke masyarakat agar bisa diterima dengan lebih terbuka.

“Kalau saya datang pakai seragam lengkap, kadang mereka takut atau canggung. Tapi kalau saya pakai kaos biasa, ngobrol di warkop atau di pinggir jalan, mereka malah lebih terbuka. Di situlah saya selipkan pesan-pesan moral,” ungkapnya.

Ia berharap pola pendekatan seperti ini juga bisa diterapkan oleh ketua RT/RW ke depan.

Terlebih saat ini pemerintah sedang membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua RT/RW.

“Silakan siapa saja yang mau maju. Kita beri kesempatan. Tapi untuk Pjs (Pejabat sementara) RT/RW yang saat ini menjabat, mereka memang kami minta untuk tidak ikut mencalonkan diri, agar tetap netral,” tegas Irwan.

Kendati demikian, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan untuk membatasi hak mereka, melainkan menjaga integritas proses pemilihan.

Irwan optimis para Pjs RT/RW sudah memahami posisi mereka, dan kebijakan ini tidak akan memengaruhi semangat kerja mereka di lapangan.

“Saya percaya, mereka tetap bekerja maksimal. Karena pada akhirnya yang kita kejar adalah bagaimana lingkungan kita tetap aman, anak-anak kita bisa tumbuh dengan baik, dan masyarakat merasa nyaman,” tuturnya.

Sebagai penutup, Irwan kembali mengajak semua pihak untuk tidak saling melempar tanggung jawab dalam urusan pembinaan pemuda.

Ia menegaskan membangun kesadaran generasi muda adalah tanggung jawab bersama, dimulai dari lingkungan terkecil di sekitar mereka.

“Kita semua punya peran. Jangan hanya menunggu aparat atau pemerintah. RT, RW, tokoh masyarakat, bahkan orang tua di rumah harus ambil bagian. Kalau semua bergerak bersama, insyaallah kota ini bisa lebih damai dan generasi mudanya punya masa depan yang lebih baik,” katanya.(*)