Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

45 Ribu Ton Beras SPHP Wajib Edar di Sulsel hingga Desember 2025

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel M Ilyas mengaku sebanyak 45 ribu stok beras SPHP harus cepat sampai ke pasaran.

Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Munawwarah Ahmad
TRIBUN-TIMUR.COM/Renaldi Cahyadi
BERAS SPHP - Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Makassar, Karmila Hasmin Marunta, saat menunjukan beras SPHP yang disalurkan bulog ke Masyarakat dengan harga murah di Benteng Ford Rotterdam, Kota Makassar, Sabtu (16/8/2025). Bulog Makassar targetkan penyaluran 98 ribu ton beras hingga Desember 2025. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beras program Stabiliasasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) harus segera sampai di masyarakat.

Di tengah fluktuasi harga beras, SPHP jadi cara intervensi pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga tetap terjangkau di masyarakat.

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel M Ilyas mengaku sebanyak 45 ribu stok beras SPHP harus cepat sampai ke pasaran.

Namun, intervensinya tidak sekaligus. Sebab harus menjaga stabilitas beras.

"Sudah (mulai disebar). Sebenarnya kan SPHP itu turun kan bulan Juli kemarin. Bulan Juli akhir lah ya. Sebenarnya baru satu bulan ini kita bergerak sebetulnya ya," jelas M Ilyas kepada Tribun-Timur.com pada Rabu (10/9/2025).

Beras SPHP bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 

Kualitasnya setara dengan beras medium.

"45.000 ton itu kan harus habis di akhir Desember nanti. Itu selain beras bantuan pangan ke orang miskin ya yang kemarin saya sampaikan. Sudah itu sudah 100 persen sudah selesai," lanjutnya.

Di tengah penyaluran SPHP, pengawasan disebut Ilyas jadi perhatiannya,

Bukan hanya penyaluran hingga ke penjual, namun sampai ke konsumsen.

Ilyas mencontohkan adanya laporan mengenai keluhan kualitas beras SPHP di wilayah Luwu.

Tim Bulog pun turun menukar beras dengan kualitas lebih baik.

"Jadi kalau memang itu tidak bagus, langsung tinggal melaporkan ke Bulog, dikembalikan nanti, Dikembalikan ke Bulog. Itu sudah kita sampaikan ke Bulog. Tidak boleh menjual," ujar Ilyas.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Mahmud ikut menekankan pengawasan melibatkan pemerintah, legislatif hingga media.

"Media juga harus membantu menyuarakan jika ada pihak-pihak yang bermain harga," tegas politisi Partai Gerindra itu.

Menyalurkan beras SPHP, terbaru Pemprov Sulsel sudah menginisiasi Gerakan Pangan Murah pada 5 September lalu.

Beras SPHP dilepas ke pasar dengan syarat cukup mudah. Hanya memperlihatkan kartu keluarga.

Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi mengatakan beras merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Sehingga stok dan harga beras harus dipastikan terjamin di masyarakat.

"Kami ingin memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau. Apalagi beras adalah kebutuhan utama sehari-hari," ujar Fatmawati Rusdi.

Fatma mengaku gerakan pangan murah akan dimassifkan ke seluruh daerah.

Terlebih pada daerah-daerah dengan harga beras yang masih tinggi.

Sebagai contoh, harga beras di Selayar tembus Rp 16 ribu per liter.

Harga eceran tersebut dinilai masyarakat di wilayah kepulauan cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya yang kisaran Rp 14.000 per liter-Rp 15.000 per liter.

"Di sini tembus harga beras Rp 16.000 per liter," kata Yuli warga Pulau Kalotoa, Senin (8/9/2025).

Dikatakan bahwa beras yang diperoleh didaerah tersebut berasal dari Kabupaten Sinjai.

"Beras yang dijual di sini diperoleh dari pedagang asal Kabupaten Sinjai," katanya.

Umumnya nelayan sekaligus sebagai pedagang beras dari Pelabuhan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara yang membawa beras ke wilayah kepulauan.

Tidak ada pilihan lain, warga masyarakat pulau harus membeli beras dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved