Pengamat: Pemerintah Mulai Tunjukkan Itikad Baik Respon Tuntutan 17+8

TRIBUN-TIMUR.COM Pemerintah mulai merespon tuntutan masyarakat yang dikenal dengan sebutan 17+8.

Dari 17 tuntutan yang harus diselesaikan dalam sepekan, tiga di antaranya telah diwujudkan.

DPR sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan sejak akhir Agustus 2025.

Selain itu, DPR membuka rincian anggaran dan take home pay anggota dewan.

Beberapa fasilitas turut dipangkas, antara lain biaya langganan listrik, telepon, komunikasi intensif, serta tunjangan transportasi.

Tuntutan agar anggota dewan yang dinonaktifkan partai karena pernyataan kontroversial diperiksa juga dipenuhi.

DPR meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) turun tangan.

Pengamat pemerintahan, Prof Sukri, menilai langkah tersebut menunjukkan itikad baik pemerintah dan DPR untuk mendengar aspirasi masyarakat.

“Jangka pendek sejauh ini pemerintah menunjukkan itikad mengakomodasi tuntutan,” ujarnya, Minggu (7/9/2025).

Namun, Sukri menekankan sebagian tuntutan membutuhkan waktu lebih panjang.

Beberapa poin yang masuk kategori delapan tuntutan jangka panjang antara lain pengesahan UU perampasan aset koruptor, reformasi kepolisian, pencabutan mandat TNI di proyek sipil, penguatan Komnas HAM, reformasi partai politik, serta penyusunan ulang sistem perpajakan.

“Apa yang dituntut tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi bukan hal mustahil,” katanya.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut eskalasi gerakan masyarakat mulai mereda setelah aspirasi mereka tersampaikan ke Istana Negara dan DPR RI.

“Alhamdulillah eskalasi sudah mulai normal. Kami terus berkomunikasi untuk memastikan aspirasi teman-teman tetap tersampaikan,” ujarnya di Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (4/9/2025).

Sebelumnya, aksi demonstrasi di Sulsel memanas hingga berujung pada pembakaran Gedung DPRD Sulsel dan DPRD Kota Makassar.