Polisi Lalulintas Standby di Elevated Road Jl AP Pettarani Makassar saat Markas Dijaga Tentara

Namun, pembakaran gedung DPRD di Makassar terparah. Ada 3 orang tewas dan 1 orang kritis.

Mereka terjebak dan luka saat berusaha menyelamatkan diri di Gedung DPRD Makassar, Jl Andi Pangerang Petta Rani.

Ketiga orang tewas, yakni fotografer pada Humas Setwan DPRD Makassar, Muhammad Akbar Basri alias Abay; staf Anggota DPRD Makassar Andi Tenri Uji, Sarina Wati; dan Plt Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, Syaiful Akbar.

Sementara, 1 orang kritis, yakni Anggota Satpol PP Makassar, Budi Haryadi.

Budi saat ini masih dirawat di rumah sakit.

“Dan ingat, di Sulawesi Selatan ada 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik (menjadi) korban, gedung DPRD dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi,” kata Prabowo di Rumah Sakit Polri, Jakarta.

Prabowo datang ke RS Polri untuk menjenguk masyarakat dan polisi yang jadi korban unjuk rasa anarkis.

Ada 31 polisi sedang dirawat di RS Polri.

Prabowo belum membesuk korban kerusuhan di Makassar, namun dia mengutus Menteri Agama, Nasaruddin Umar.

Ahad atau Minggu (31/8/2025) kemarin, Nasaruddin datang melayat di rumah duka Abay di Jalan Balang Baru II, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Makassar.

“Saya secara pribadi dan juga sekaligus oleh Presiden Prabowo menyampaikan rasa bersungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Presiden menitipkan salam duka dan doa agar keluarga tabah menghadapi musibah ini,” ujar menteri kelahiran Bone, 23 Juni 1959 atau 66 tahun lalu itu.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan melindungi setiap aksi unjuk rasa sebagai bentuk penjaminan hak untuk menyampaikan pendapat selama unjuk rasa digelar secara damai dan sesuai aturan.

Namun, mantan Pangkostrad itu mengaku mendapatkan laporan bahwa terdapat kelompok-kelompok yang berniat berbuat rusuh dengan membawa petasan.

“Di banyak tempat saya dapat laporan, datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat dan besar, dan ini anggota (polisi) banyak kena petasan,” kata Prabowo.

“Ini sudah menurut saya memang-memang sudah perusuh, niatnya membakar, ditemukan truk isinya alat-alat untuk membakar,” imbuh mantan Menteri Pertahanan RI itu.

Demo Sinjai-Palopo Ricuh 

Aksi unjuk rasa di kantor DPRD Palopo ricuh pada Senin (1/9/2025).

Aliansi Bergerak dari Rakyat (Badar) mulai memadati gedung DPRD sejak pukul 13.00 WITA. Kericuhan pecah menjelang Salat Magrib ketika massa melempar batu ke arah polisi.

Sejumlah warga membawa busur, sementara demonstran lain melempar bom molotov dan membakar puluhan ban bekas di depan gedung DPRD. Asap hitam membubung tinggi, sementara coretan bernada protes. 

Aksi itu melukai beberapa polisi akibat lemparan batu, serta seorang jurnalis terkena serpihan kaca. Di tengah aksi, seorang mahasiswi mengenakan kaos bertuliskan “Gaji Naik, Kinerja Nihil” yang menarik perhatian.

Ratusan polisi dan puluhan prajurit TNI berjaga di halaman gedung. Orator aksi berulang kali menuntut pemerintah mencopot Kapolri dan membatalkan kenaikan gaji DPR RI. Mereka juga memperingatkan aparat agar tidak bertindak represif.

Sejumlah pejabat, termasuk Wakil Wali Kota Palopo Akhmad Syarifuddin, Dandim 1403 Palopo Letkol Inf Windra Sukma Prihantoro, dan Kapolres Palopo AKBP Dedi Surya Dharma, menemui demonstran.

Sementara itu di Sinjai, aksi unjuk rasa di depan DPRD juga berakhir ricuh. Ratusan mahasiswa dan pemuda mencoba masuk ke gedung DPRD, namun aparat menghadang.

Massa menjebol pagar berduri dan memaksa masuk setelah tuntutan mereka tak direspons.

Sebanyak 422 aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Brimob, Damkar, Dishub, dan tenaga kesehatan mengawal jalannya aksi.

Demonstran menuntut penurunan tarif PBB-P2, penghapusan tunjangan DPR, penangkapan koruptor, penghentian militerisme, serta pendidikan gratis.

Bupati Sinjai Ratnawati Arif, Wakil Bupati Andi Mahyanto, dan Ketua DPRD Andi Jusman menemui massa.

Ratnawati menegaskan tidak ada kenaikan pajak PBB-P2, namun penjelasan itu tidak memuaskan. Demonstran tetap mendesak Ketua DPRD menandatangani petisi.

Ketika Ketua DPRD menolak, massa kembali memaksa masuk hingga aparat memukul mundur mereka.

Polisi mengamankan dua orang demonstran. Jenderal Lapangan Muazzinul Umma menuntut aparat segera membebaskan keduanya.

1000 Prajurit TNI Jaga Makassar 

Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno, menyatakan 5.000 prajurit TNI dikerahkan untuk menjaga keamanan di Sulawesi, termasuk Sulawesi Barat dan Tenggara.

Dari jumlah itu, sekitar 1.000 personel disiagakan khusus di Kota Makassar.

“Kalau kami keseluruhan sekitar 5.000 orang, tapi itu untuk seluruh Sulawesi sampai ke Sulawesi Tenggara. Di Makassar sendiri ada sekitar seribu,” ujarnya saat apel pengamanan di Fly Over, Kota Makassar, Senin (1/9/2025).

Windiyatno menegaskan pengamanan di Makassar dilakukan secara sinergis antara TNI dan Polri. Ia menyebut polisi fokus menangani kasus jatuhnya korban dalam aksi demonstrasi sebelumnya.

“Polisi juga sama, mengamankan apa yang menjadi perhatiannya. Tadi pagi pun Kapolda sedang melaksanakan penyidikan terkait jatuhnya korban. Itu harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan, aparat keamanan berkomitmen menjaga agar situasi Makassar tetap kondusif. Komitmen itu telah disepakati bersama Kapolda, Forkopimda, tokoh masyarakat, ormas, perwakilan mahasiswa, dan rektor perguruan tinggi.

“Alhamdulillah kemarin kita sudah ada komitmen bersama. Insya Allah, hari ini semua bisa berjalan aman dan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden BEM Universitas Negeri Makassar (UNM), Syamry, menyuarakan tiga tuntutan utama mahasiswa, yaitu Reformasi Polri, penolakan RUU TNI, dan pengesahan UU Perampasan Aset.

Syamry menilai UU Perampasan Aset penting sebagai senjata untuk menindak para koruptor.

Ia juga mengkritik kenaikan tunjangan DPR RI yang dinilai hanya menguntungkan elite politik, sementara rakyat kecil semakin tercekik pajak.

“Indonesia sudah berusia 80 tahun, tapi rakyat belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan. Kenaikan tunjangan DPR menjadi bukti elit meraih kemerdekaan untuk dirinya sendiri, sementara rakyat justru terbebani pajak,” katanya.

Ia juga menyoroti kenaikan PBB-P2 di berbagai daerah, yang menurutnya menunjukkan negara tidak berpihak pada rakyat.

Bahkan, perilaku anggota DPR yang berjoget dalam rapat paripurna dianggap mencerminkan watak yang jauh dari kepatutan.

Selain isu ekonomi-politik, BEM UNM menyoroti lemahnya kinerja kepolisian. Syamry menyebut tragedi Kanjuruhan hingga insiden ojek online yang dilindas barakuda di Jakarta sebagai bukti aparat sering bertindak represif.

“Polri seharusnya mengamankan massa aksi, bukan bertindak brutal. Rentetan kejadian ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh,” ujarnya.

Ia juga mengkritik Presiden Prabowo Subianto yang hanya menolak kenaikan tunjangan DPR, tanpa menyentuh persoalan reformasi aparat penegak hukum.

Selain itu, mahasiswa menolak RUU TNI karena dinilai membuka peluang kembalinya peran militer di ranah sipil. Mereka menegaskan, supremasi sipil adalah amanat reformasi yang harus dijaga.

“TNI harus kembali ke barak, bukan mengisi ruang publik. Supremasi sipil adalah cita-cita reformasi yang harus dijaga,” tegas Syamry.

Mahasiswa juga mendesak pengesahan UU Masyarakat Adat dan menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo layak mundur karena gagal menjaga keamanan aksi massa.

“Pernyataan ‘tembak saja massa yang memasuki Mako Brimob’ sangat kami kecam.

Itu jelas melanggar konstitusi. Kebebasan berpendapat dijamin undang-undang, dan Kapolri seharusnya malu serta segera mundur,” katanya.

Irjen Rusdi Pimpin Olah TKP 

Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono memimpin olah TKP kebakaran Gedung DPRD Kota Makassar, Senin (1/9/2025) pagi.

Rusdi datang bersama enam pejabat utama Polda Sulsel berpangkat Kombes Pol: Dirkrimum Setiadi Sulaksono, Kabid Propam Zulham Efendy, Kabid Humas Didik Supranoto, Dirlantas Karsiman, dan Kabid Labfor Wahyu Marsudi.

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana serta Kasat Reskrim AKBP Devi Sujana juga mendampingi.

Rusdi memeriksa sejumlah sudut bekas kobaran api, termasuk lobi utama gedung DPRD.

Dari atas lobi, ia melihat sisa-sisa mobil yang hanya berupa rangka.

Sesekali ia menggelengkan kepala menyaksikan kerusakan akibat amukan massa.

Ia menemukan sebilah parang di sudut selatan lobi dan langsung memerintahkan Labfor mengamankan barang bukti itu.

“Kita lihat di sini aset negara terbakar, dan ada saudara kita meninggal dunia di tempat ini,” ujar alumnus Akpol 1991 tersebut.

Menurutnya, olah TKP dilakukan untuk mengungkap dan menjerat pelaku.

“Proses ini akan memperjelas apa yang terjadi. Mohon dukungan masyarakat. Potensial suspek sudah ada, mudah-mudahan segera kami selesaikan,” tegasnya.

Mantan Kapolda Jambi itu menambahkan, beberapa terduga pelaku sudah teridentifikasi dan akan diproses hukum.

Ia menyebut 61 mobil dan 15 motor terbakar, menjadi bukti kuat dalam penyelidikan.

“Kerugian negara akibat insiden ini sekitar Rp250 miliar. Termasuk tiga nyawa saudara kita menjadi korban,” tuturnya.

Kabid Labfor Polda Sulsel Kombes Pol Wahyu Marsudi menjelaskan, olah TKP melibatkan 14 personel, tujuh dari BidLabfor dan tujuh dari INAFIS.

Langkah awal berupa observasi umum, yakni meneliti sebaran api dan titik awal kebakaran.

Wahyu mengaku olah TKP bisa memakan waktu karena gedung luas, bertingkat, dan banyak mobil terbakar.

“Kami berusaha menyelesaikan secepatnya. Kalau tidak selesai hari ini, kami lanjutkan besok pagi,” jelasnya.

Kebakaran Gedung DPRD Makassar pada Jumat (29/8/2025) malam menewaskan tiga orang yakni staf Humas DPRD Muh Akbar Basri (26), staf Fraksi PDIP Syarina Wati (25), dan Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah Saiful Akbar (46).

Buru Donatur Demo

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, polisi sedang memburu aktor intelektual dan pihak yang diduga membiayai aksi demo yang rusuh di sejumlah daerah. 

“Ya tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai semua akan kita cari,” kata Listyo saat mendampingi Prabowo di RS Polri.

Sebagai langkah awal, polisi telah menangkap sejumlah pendemo. Namun, jumlahnya belum dirinci.

Polri mencatat 3.195 orang ditangkap terkait unjuk rasa yang berlangsung 25–31 Agustus 2025 di 15 polda.

Dari jumlah tersebut, 387 orang dipulangkan, 2.753 masih diperiksa, dan 55 telah ditetapkan sebagai tersangka.

Prabowo telah memerintahkan jajaran keamanan dan pemerintahan untuk meningkatkan kewaspadaan pasca-rangkaian aksi demonstrasi 25, 28-30 Agustus 2025.

Dia bahkan memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas.

“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana, Ahad atau Minggu kemarin.

Prabowo menegaskan, tindakan penjarahan dan perusakan fasilitas umum adalah pelanggaran umum.

Penyampaian pendapat seharusnya dilakukan dengan damai.

Dia pun memastikan negara akan hadir dan melindungi hak-hak rakyat.

Instruksi tersebut sudah disampaikan kepada Kapolri, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (*)