BPJS Luwu: 25.381 Pasien Nonaktif Bisa Langsung Aktif Lewat UHC

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 25.381 peserta PBI JK di Luwu dinonaktifkan, 20.764 di antaranya masuk kategori miskin (desil 1-4), sementara 4.617 masuk desil lima. 
• Kepala BPJS Kesehatan Luwu, Nuryanti Masri, memastikan layanan tetap terjamin lewat UHC Prioritas. 
• Pasien nonaktif bisa langsung diaktifkan di fasilitas kesehatan, kecuali yang dianggap mampu diarahkan ke BPJS Mandiri.

 

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Sebanyak 25.381 orang penerima BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dinonaktifkan.

Kepala Dinas Sosial Luwu, Hasliana Nurdin, menyebut terdapat 20.764 orang dalam kategori tidak mampu.

Mereka masuk dalam kategori desil satu hingga empat.

Desil adalah istilah statistik yang digunakan pemerintah untuk mengelompokkan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraannya.

Setiap kelompok (Desil) mewakili 10 persen dari total populasi:

Desil 1: Rumah tangga yang masuk dalam kelompok 10 persen terendah atau paling miskin/sangat miskin.

Desil 2: Rumah tangga yang masuk dalam kelompok 20 persen terendah.

Desil 3: Rumah tangga yang masuk dalam kelompok 30 persen terendah.

Desil 4: Rumah tangga yang masuk dalam kelompok 40 persen terendah (kategori hampir miskin).

Kendati dinonaktifkan, kata Hasliana, pihaknya masih diberikan waktu untuk memperbaharui data orang miskin.

"Sehingga saat ini sementara proses upload data dari desa ke pusat," jelasnya kepada awak media dengan teliti.

Kata Hasliana, sisa dari 20.764 orang yang PBI JK-nya ikut dinonaltifkan, masuk kedalam desil lima.

Desil 5 - 10: Kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi (menengah hingga kaya).

"Artinya, saat ini yang tersisa masih ada 4.617 jiwa yang tidak terlayani untuk mengaktifkan PBI BPJS Kesehatan. Mereka masuk desil lima. Para warga masuk desil lima ini dianggap mampu secara ekonomi," bebernya.

Kepala Cabang BPJS Luwu, Nuryanti Masri, menyebut meski penonaktifan PBI JK, masyarakat tak perlu risau.

Sebab Pemerintah Kabupaten Luwu sudah menerapkan UHC Prioritas sejak 1 Meo 2025.

"Iye bisa, dan Luwu tidak ada isu pasien tertolak karena UHC Prioritas ji, hari ini daftar langsung aktif juga dengan catatan memang layak untuk ditanggung Pemda," beber Nuryanti di Kantor BPJS Kesehatan, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Jumat (13/2/2026) 11.35 Wita siang.

Baca juga: Dinsos Palopo: 9.206 Peserta PBI-JK Nonaktif, Dialihkan ke Skema Daerah

Nuryanti membeberkan skenario ketika terdapat pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang statusnya non aktif.

Maka, petugas fasilktas kesehatan mengajukan di Grup UHC Luwu yang sebelumnya dibentuk.

Data itulah yang kemudian direkap dan divalidasi oleh Dinas Sosial.

Kemudian, Dinas Sosial, sambung Nuryanti, memasukkan hasilnya di link yang telah disepakati.

BPJS Kesehatan setelah mengaktifkan status JKN pasien tersebut.

"Ini prosedur yang sama digunakan untuk pasien yang belum pernah mendaftar, namun butuh segera penanganan medis," ungkap Nuryanti di kantornya, yang berjarak 3 kilometer dari Kantor Bupati Luwu di Jl Pahlawan, Senga, Kota Belopa.

Menurut Nuryanti, dengan adanya UHC prioritas, masyarakat hanya cukup menunggu di fasilitas kesehatan untuk pengaktifan.

"Tetapi kalau pesertanya tidak layak, misalnya mampu, maka ini yang diarahkan untuk daftar BPJS Mandiri," tandasnya. (*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana