Haji 2027 Berubah Total, Pemerintah Siapkan Daker Khusus Armuzna

Laporan Hasim Arfah, Wartawan Tribun-Timur.com dan Media Centre Haji 2026 dari Arab Saudi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKKAH – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

Mulai musim haji 2027, Kementerian Haji dan Umrah berencana membentuk Daerah Kerja Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Daker Armuzna) yang akan bertugas khusus mengawal jamaah pada fase paling krusial dalam rangkaian ibadah haji.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pembentukan Daker Armuzna dilakukan untuk memastikan petugas yang bertugas saat puncak haji memiliki kondisi yang lebih prima dan fokus penuh melayani jamaah.

"Jadi mereka tidak akan bertugas di sektor dan sebagainya," kata Dahnil saat ditemui Tim Media Center Haji (MCH) 2026 di kawasan Syisyah, Makkah, Rabu (3/6/2026).

Menurut Dahnil, selama ini petugas yang menangani fase Armuzna merupakan personel yang sebelumnya telah bertugas selama berminggu-minggu di berbagai sektor layanan.

Kondisi tersebut membuat energi dan konsentrasi petugas terkuras ketika memasuki fase puncak haji yang justru membutuhkan kesiapsiagaan maksimal.

Selama ini struktur kerja Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi terbagi dalam tiga daerah kerja utama, yakni Daker Bandara, Daker Makkah, dan Daker Madinah.

Ketika puncak haji berlangsung, petugas dari berbagai daker tersebut kemudian diperbantukan ke dalam Satuan Operasi Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Satops Armuzna).

Satgas Arafah dipimpin Kepala Daker Bandara, Satgas Muzdalifah dikomandoi Kepala Daker Makkah, sementara Satgas Mina berada di bawah tanggung jawab Kepala Daker Madinah.

Selain itu, PPIH Arab Saudi juga membentuk berbagai tim pendukung seperti Mobile Crisis Rescue (MCR) yang beranggotakan petugas perlindungan jamaah, Media Center Haji, PKP2JH, hingga petugas layanan transportasi.

Pada musim haji 2026, bahkan dibentuk Tim Khusus (Timsus) Mina yang diterjunkan lebih awal untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan dan potensi persoalan di lapangan.

Namun, skema tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan.

Karena itu, pemerintah berencana menghadirkan Daker Armuzna sebagai satuan kerja tersendiri yang personelnya memang dipersiapkan khusus untuk fase puncak haji.

"Jadi mereka tidak akan bertugas seperti kawan-kawan ini yang panjang hampir lebih dari 60 hari," ujar Dahnil.