Wamendagri: Kepala Daerah Jangan Hanya Mengeluh

TRIBUN-TIMUR.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto (53) meminta agar kepala daerah tidak hanya mengeluh dalam menghadapi berbagai tantangan.

Ia meminta para pemimpin daerah mampu menjawab dinamika yang terjadi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Disampaikan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).

“Dan hari ini juga kita meminta agar para kepala daerah itu bisa menjawab tiga tantangan,” ujarnya.

Bima menjelaskan, tantangan pertama adalah di tingkat lokal.

Kepala daerah harus mampu menjawab tuntutan konstituen, pemilih, serta kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Sementara di tingkat nasional, kepala daerah dituntut untuk mengawal program-program prioritas pemerintah, termasuk Asta Cita yang menjadi arah pembangunan nasional.

“Karena otonomi daerah itu ditegaskan dalam poin ketujuh dari Asta Cita, demikian juga dalam RPJMN kita 2025–2029,” jelasnya.

Adapun tantangan ketiga berasal dari dinamika global, khususnya geopolitik turut memengaruhi kebijakan dan arah pembangunan di daerah.

“Tidak mudah bagi kepala daerah hari ini berselancar dan memastikan bahwa otonomi daerah bersanding dengan tiga tantangan tadi,” kata Bima.

Meski demikian, ia meyakini banyak kepala daerah mampu menghadapi bahkan menaklukkan berbagai tantangan tersebut.

Ia menilai, sejumlah kepala daerah justru mampu memanfaatkan situasi sulit menjadi peluang.

“Ada kepala daerah yang tidak hanya berkeluh kesah dalam menghadapi masalah, tapi menjemput untuk kemudian mengelola menjadi berkah,” katanya.

Bima pun mengaku bangga terhadap kepala daerah yang berhasil menunjukkan kinerja baik.

Berharap capaian tersebut dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya.

Menurutnya, keberhasilan daerah dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta capaian pembangunan lainnya yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Namun demikian, ia mengingatkan agar kepala daerah tidak cepat puas dengan capaian tersebut.

“Jangan pernah kita abai dan terlena dalam capaian-capaian. Kita harus jujur bahwa masih banyak tantangan kita di depan,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya keseriusan dalam mengatasi berbagai persoalan, mulai dari kesenjangan antar daerah, keterbatasan kapasitas fiskal, hingga isu integritas aparatur.

Selain itu, regulasi yang kerap menjadi hambatan inovasi juga perlu disikapi secara bijak oleh para kepala daerah.

“Kita harus jujur untuk terus berjibaku mengatasi masalah kesenjangan antara daerah, kapasitas fiskal, integritas dari kepala daerah dan jajaran, dan juga regulasi sering menjadi kendala,” katanya.

Pesan Presiden

Dalam kesempatan sama, Bima Arya Sugiarto juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto (74) terkait tata kelola pemerintahan.

Menurut Bima, Presiden Prabowo kerap mengingatkan jajaran menterinya tentang pentingnya statecraft, yakni cara mengelola pemerintahan secara efektif dan konkret.

“Bapak Presiden sering mengingatkan pada jajaran menteri-menteri kabinetnya tentang makna dari statecraft. Cara mengelola pemerintahan yang lebih efektif, yang lebih konkret dengan aksi-aksi yang dirasakan oleh warga,” katanya.

Ia menegaskan, pesan tersebut juga relevan bagi para kepala daerah di seluruh Indonesia.

Dalam momentum peringatan otonomi daerah ini, Bima menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus mampu menghadirkan tata kelola yang tidak hanya efektif, tetapi juga efisien.

Namun, ia mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh dimaknai secara sempit.

“Efisiensi bukan hanya penghematan. Efisiensi bukan hanya angka-angka yang dilaporkan kepada atasan. Efisiensi adalah cara baru untuk mengelola pemerintahan, transformasi budaya kerja dari kita semua,” ujarnya.

Bima mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang konsisten melakukan efisiensi dalam pengelolaan APBD, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan di lapangan.

Di sisi lain, ia mendorong jajaran Kementerian Dalam Negeri untuk terus berperan aktif dalam mendampingi pemerintah daerah.

Menurutnya, Kemendagri harus hadir sebagai pengayom, regulator, fasilitator, akselerator, sekaligus motivator bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.

“Kita pastikan bahwa Asta Cita kita kawal dengan maksimal, tetapi mimpi dari para kepala daerah, visi misi dari kepala daerah tetap ada ruangnya yang bisa kita sandingkan bersama Asta Cita,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Bima juga menyampaikan ucapan selamat Hari Otonomi Daerah ke-30.

Ia berharap momentum ini menjadi penguat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Upacara tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

“Semoga Allah mudahkan semua ikhtiar kita untuk menyejahterakan rakyat, menghadirkan pemerintahan yang efektif dan bermanfaat bagi warganya,” katanya.(kompas.com)