Tunjangan PNS Pemkab Bulukumba Dipangkas Tahun 2026 Imbas Pemotongan Dana Transfer Pusat

“Kita harus melakukan penyesuaian di beberapa sektor, misalnya pekerjaan dan belanja modal di hampir semua OPD,” ujarnya, dikonfirmasi Tribun Timur, Jumat (10/10/2025).

Ia menjelaskan, pola penganggaran tahun 2026 akan lebih selektif dan difokuskan pada kebutuhan prioritas.

Skema penganggaran untuk pembangunan fisik pun, kata dia, kini telah berubah.

“Sekarang pola penganggaran kita diharapkan, kalau ada sekolah atau jalan yang rusak, itu kita usulkan ke pusat lewat Inpres Jalan Daerah. Sekolah nanti langsung ditransfer ke sekolah, tidak lagi lewat APBD,” katanya.

Mantan Ketua DPRD Maros ini menegaskan, meski terjadi pemangkasan, Pemkab Maros tetap berupaya menjaga keberlanjutan layanan publik dasar.

“Kita menghitung di beberapa sektor agar tetap bisa membayar BPJS, pembelian BMHP, dan obat-obatan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung sejumlah proyek infrastruktur yang perlu dievaluasi kembali akibat pengurangan anggaran.

“Beberapa perbaikan jembatan seperti Jembatan Pakere, Simbang, Jembatan Padaelo Mallawa, dan Jembatan Mattampa Pole akan kita lihat kembali kondisinya. Sudah masuk di APBD, tapi karena pemangkasan itu, harus kita revisi lagi,” jelasnya.

Kendati demikian, Chaidir memastikan tidak akan ada kendala dalam pembayaran gaji ASN, PPPK, maupun tenaga paruh waktu.

“Tim anggaran lagi menghitung, tapi yang pasti pembayaran gaji ASN dan PPPK tetap jadi prioritas. Tidak ada istilah tidak terbayarkan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Maros, Muhammad Gemilang Pagessa, menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan anggaran.

“Pada prinsipnya kami di daerah siap mendukung program Asta Cita dari Presiden,” ujarnya.

Ia menyebut, pemangkasan TKDD ini harus menjadi momentum bagi daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Iye, sudah kami antisipasi saat penyusunan RAPBD 2026. Pasti ada sektor yang terdampak, tapi kami susun sesuai dengan program prioritas bupati,” katanya.

Ketua KNPI Maros ini menyebut, DPRD memastikan RAPBD 2026 akan tetap berpijak pada RPJMD dan kebutuhan masyarakat.

“Penyusunan anggaran kita harus memaksimalkan anggaran yang ada dengan berlandaskan program prioritas bupati dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.(*)