Wabup Bone Pastikan Penyaluran BBM Subsidi  untuk Kapal Pelayaran Rakyat Tepat Sasaran 

TRIBUN-TIMUR.COM – Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, memimpin rapat koordinasi (rakor) terkait ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk kapal pelayaran rakyat (pelra) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bone, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Watampone, Kamis (11/9/2025).

Rapat ini digelar menyusul keluhan para pelayaran rakyat (pelra) yang mengalami kesulitan memperoleh solar subsidi beberapa waktu terakhir. 

Kelangkaan ini dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas pelayaran, distribusi barang dan penumpang, serta berpotensi mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir yang mengandalkan transportasi laut.

Hadir dalam rapat, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Syahbandar Bajoe, sejumlah perwakilan pelra dari berbagai wilayah, serta tamu undangan lainnya. 

Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka bagi pelra untuk menyampaikan langsung kendala dan aspirasi terkait distribusi BBM subsidi.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Andi Akmal menegaskan bahwa subsidi BBM harus benar-benar tepat sasaran. 

Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki kewajiban memastikan solar subsidi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

“Kita harus mencari solusi permanen atas masalah ini, karena banyak oknum yang mengambil keuntungan. BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran, terutama bagi nelayan dan pelra yang menjadi tulang punggung transportasi rakyat,” tegasnya.

Perwakilan pelra dari Bajoe menyatakan komitmen untuk selalu mematuhi aturan pemerintah, sekaligus menegaskan tidak ada praktik penyalahgunaan BBM subsidi di wilayahnya. 

Mereka berharap pemerintah daerah memberi jaminan pasokan agar operasional pelayaran tetap berjalan lancar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati meminta data detail mengenai kebutuhan BBM kapal per bulan dari setiap wilayah. Data ini akan dijadikan dasar penyusunan kebijakan distribusi yang lebih efektif dan terukur. 

Ia juga memastikan pemerintah daerah akan mengirimkan perwakilan ke Jakarta pekan depan untuk memperjuangkan kepentingan pelra Bone di tingkat pusat.

Selain itu, ia menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk terus memberikan pelayanan maksimal kepada pelra selama proses penyelesaian berlangsung. 

"Kita ingin persoalan ini segera selesai agar pelayaran rakyat bisa berjalan normal, tanpa kekhawatiran soal ketersediaan solar subsidi,” ujarnya.(*)