Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

KUR Sulsel Dikuasai Mikro, Ekonom Unhas Ingatkan Industri Menengah Terpinggirkan

Angka itu setara 78,28 persen dari total penyaluran KUR, dengan jumlah debitur 262.941 orang.

Penulis: Rudi Salam | Editor: Ansar
Tribun-timur.com
KUR SULSEL - Pengamat Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Andi M Nur Bau Massepe. Dr Andi M Nur Bau Massepe menilai dominasi KUR Mikro di Sulsel perlu diimbangi dengan perhatian yang lebih besar juga terhadap pengembangan industri menengah.  

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih didominasi segmen mikro.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) mencatat, hingga 31 Desember 2025, KUR Mikro mencapai Rp13,18 triliun.

Angka itu setara 78,28 persen dari total penyaluran KUR, dengan jumlah debitur 262.941 orang.

Sementara KUR Kecil tercatat sebesar Rp3,339 triliun.

Penyaluran KUR Supply Rumah mencapai Rp210 miliar dan Demand Rumah Rp53 miliar.

Adapun KUR Khusus tercatat Rp37 miliar, KUR Super Mikro Rp16 miliar, dan KUR TKI Rp2 miliar.

Pengamat Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin, Dr Andi M Nur Bau Massepe, menilai dominasi KUR Mikro perlu diimbangi perhatian lebih pada pengembangan industri menengah.

Menurutnya, kebijakan pembiayaan yang terlalu terfokus pada usaha mikro berpotensi menghambat penguatan struktur industri nasional.

Ia menyebut industri menengah, seperti sektor pertanian, tekstil, dan industri pengolahan, justru memiliki peran strategis.

Industri menengah dinilai mampu memperkuat fondasi ekonomi daerah dan nasional.

Namun, sektor ini masih relatif minim mendapat dukungan kebijakan, baik dari pemerintah maupun perbankan.

“Tentu UMKM, khususnya mikro, tetap penting. Tetapi ke depan perlu dipikirkan juga penguatan industri menengah agar struktur ekonomi kita tidak timpang,” kata Andi, Minggu (11/1/2026).

Ia juga menyoroti kebijakan perbankan yang saat ini cenderung diarahkan pada penyaluran KUR, terutama oleh bank-bank Himbara.

Menurutnya, pemerintah perlu mendorong skema pembiayaan yang lebih berimbang agar industri menengah tidak terabaikan.

Penguatan industri menengah, kata dia, bukan untuk mengesampingkan UMKM.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved