Bone Tunda Kenaikan Pajak

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone menunda kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Selasa (19/8/2025).

Penundaan kenaikan PBB disampaikan Sekda Bone, Andi Saharuddin sekitar pukul 22.00 Wita melalui pesan WhatsApp (WA) ke Tribun Timur menyikapi aksi unjuk rasa penolakan kenaikan PBB-P2 yang berakhir ricuh pada Selasa sore.

"Sesuai arahan pemerintah pusat, terkait PBB P2 Di wilayah Kabupaten Bone maka kita tunda dan Kita akan kaji ulang kembali, dan kita akan evaluasi total karena ini memang temuan dari pemerintahan sebelumnya," ujar Andi Saharuddin.

"(PBB-P2) Kita kembalikan ke SPPT yang lama, adapun yang sudah melakukan pembayaran akan kita sesuaikan. Kami harap tidak ada yang terpancing provokasi oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita pemerintah daerah wajib patuh dan tunduk terhadap instruksi pemerintah pusat," tambah Andi Saharuddin dalam pesannya ke Tribun.

Setelah menyampaikan pesan WhatsApp, Andi Saharuddin, kemudian menggelar jumpa pers di ruang Wakil Bupati Bone, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Selasa (19/8/2025) pukul 23.15 Wita.

Penundaan kenaikan PBB ini diumumkan setelah warga Bone menggelar unjuk rasa selama sembilan jam dan berakhir ricuh.

lihat foto

Unjuk rasa dimulai pukul 14.00 dan selesai saat Andi Saharuddin menggelar jumpa pers.

Ini kali ketiga warga berunjuk rasa.

Unjuk rasa pertama pada 12 Agustus kemudian 14 Agustus dan kemarin.

Empat akses utama menuju pusat kota ditutup.

Jalur ke RSUD Tenriawaru melalui Jalan Wahidin tak bisa dilalui kendaraan. 

Kondisi serupa juga terjadi di Jalan MT Haryono arah Kuburan Macanang.

Arus kendaraan di Jalan Hos Cokroaminoto menuju Kampus IAIN Bone juga terhenti akibat padatnya massa yang memenuhi ruas jalan. 

Begitu pula Jalan Jenderal Ahmad Yani dari arah pom bensin ikut lumpuh total.

Kericuhan mulai terjadi setelah sholat Magrib.