TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Dukungan masyarakat terhadap aksi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone terus berdatangan.

Pantauan Tribun di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat logistik aksi semakin menumpuk di posko utama yang didirikan oleh Aliansi Rakyat Bone Bersatu.

Tumpukan air mineral dalam kardus kini sudah mencapai lima tingkat.

Padahal sehari sebelumnya, logistik hanya terlihat dua tingkat saja.

Hal itu menandakan adanya penambahan dukungan yang cukup signifikan.

Tidak hanya air mineral, sejumlah bahan konsumsi lainnya juga mulai berdatangan dari warga. 

Mulai dari mie instan, kopi, hingga makanan ringan ikut mengisi posko swadaya tersebut.

Di sekitar posko, suasana semakin semarak dengan hadirnya berbagai atribut.

Tampak beberapa bendera berlogo organisasi, hingga bendera bergambar karakter dari serial anime terkenal One Piece menghiasi sudut-sudut tenda.

Koordinator Aliansi Rakyat Bone Bersatu, Andi Miftahul Amri, mengaku terharu dengan antusiasme masyarakat Bone. 

Baca juga: Target Pajak Bumi dan Bangunan Bone Naik dari Rp29 Miliar Jadi Rp50 Miliar, Tuai Demo Masyarakat!

Menurutnya, logistik yang terus bertambah membuktikan bahwa penolakan PBB-P2 bukan hanya suara segelintir orang.

“Ini merupakan bentuk respon masyarakat. Jadi bukan semata-mata kami yang meminta, melainkan kesadaran masyarakat sendiri,” ujarnya kepada Tribun-Timur.com, Sabtu (16/8/2025) malam. 

Miftah menegaskan, gerakan ini awalnya lahir dari organisasi mahasiswa.

Namun dalam perjalanannya, aspirasi tersebut kemudian meluas hingga menjadi gerakan masyarakat Bone secara umum.

“Atas nama Aliansi Rakyat Bone Bersatu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Bone yang telah mendukung aksi ini,” tandasnya.

Sejumlah warga pun angkat bicara terkait dukungan mereka.

Warga Kelurahan Watampone, Irwan menilai kenaikan PBB sangat memberatkan.

“Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi. PBB naik ini memberatkan sekali, apalagi bagi kami yang penghasilan pas-pasan,” katanya.

Hal serupa disampaikan Nurhayati, seorang ibu rumah tangga berharap pemerintah mendengar aspirasi rakyat kecil yang selama ini merasa terbebani.

“Ini bukan soal mahasiswa atau organisasi, tapi soal masyarakat luas. Kami titip harapan agar pemerintah tidak menutup mata,” ujarnya.

Menurutnya, aksi penolakan ini menjadi simbol bahwa masyarakat Bone masih peduli terhadap kebijakan daerah.

“Selama ini masyarakat sering diam, tapi kali ini banyak yang berani karena merasa dirugikan. Jadi wajar kalau dukungan makin besar,”tandasnya.(*)