TRIBUN-TIMUR.COM, BONE- Video orasi lantang aktivis muda Kabupaten Bone, Rafli Fasyah mendadak viral di media sosial. 

Dalam video tersebut, Rafli terlihat berdiri di tengah kerumunan massa aksi, menyampaikan kritik keras kepada Pemerintah Kabupaten Bone terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

"Memang pak wali bupati ( Andi Akmal Pasluddin ) tak berpihak kepada rakyat. Gerakan ini tak akan berhenti," ujar Rafli dalam video yang tersebar disertai teriakan massa lainnya. 

Baca juga: Profil A Asman Sulaiman dan A Akmal Pasluddin Bupati dan Wabup Bone Naikkan PBB-P2 300 Persen

Menurutnya, aktivis ini akan melakukan kajian dan aksi besar-besaran ke depannya.

"Kita sudah menebak kalau Pak Wali bupati yang hadir maka dia tak akan mampu membatalkan," katanya.  

Ia pun menyindir Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman tak ingin menemui para demonstran. 

"Inilah hasilnya karena bupati tak pernah mau temui kami," ujarnya.  

Andi Asman dikabarkan tak berada di Kota Watampone, Kabupaten Bone. 

"Pak Bupati ada di China (salah satu kecamatan Bone) kemah," ujar salah satu aktivis lainnya. 

Video berdurasi kurang dari dua menit itu beredar di berbagai platform, mulai dari Facebook, Instagram, hingga WhatsApp grup warga Bone.

 Banyak warganet yang membagikan ulang video tersebut karena isi orasinya dianggap mewakili suara masyarakat kecil.

"Terkait viralnya video tersebut, saya tidak tahu-menahu kalau akan viral. Namun menjadi kesyukuran karena akan disaksikan seluruh masyarakat terkait pemerintah daerah Kabupaten Bone hari ini yang tidak pro rakyat di tengah umur pemerintahan terbaru yang masih seumur jagung," ujar Rafli kepada Tribun-Timur.com, Jumat (15/8/2025).

Rafli mengaku, apa yang ia sampaikan dalam orasi itu lahir dari keresahan mendalam terhadap kondisi pemerintahan daerah.

"Terkait argumen yang saya sampaikan itu adalah kesadaran yang secara emosional muncul karena keresahan terhadap pemerintah daerah yang kelihatan tidak peduli dengan persoalan ini," akuinya. 

 "Acuh tak acuh, di tengah gejolak masyarakat Kabupaten Bone yang penuh problem sosial ekonomi, justru malah memilih masyarakat untuk penguatan PAD dengan beban PBB-P2 yang tidak tepat,"sambungnya.