TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – Bupati Luwu, Sulawesi Selatan, Patahuddin resmi melepas 15 siswa melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) Kota Makassar, Kamis (14/8/2025).

Siswa itu akan menempuh pendidikan tingkat SLTA dengan fasilitas lengkap dari pemerintah. 

Selama di Makassar, mereka tinggal di asrama dan mendapat makan, seragam, serta perlengkapan sekolah secara gratis.

“Manfaatkan kesempatan ini dengan tekun, rajin, dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu,” pesan Patahuddin saat pelepasan di halaman Kantor Bupati Luwu, Kota Belopa.

Kepala Dinas Sosial Luwu, Hasliana menjelaskan, penerimaan siswa Sekolah Rakyat melalui seleksi ketat, mulai dari verifikasi data hingga kunjungan rumah. 

Tujuannya memastikan program menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Program ini tidak hanya memberi akses pendidikan gratis dan berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan hidup bagi siswa,” ujarnya.

Hasliana menambahkan, keberangkatan 15 siswa ini bentuk dukungan dan komitmen Pemkab Luwu terhadap pemerataan pendidikan.

Baca juga: 38 Siswa Maros Dikirim ke Makassar Ikut Sekolah Rakyat, Dapat Subsidi Rp48 Juta per Tahun

Proposal Sekolah Rakyat Diserahkan ke Kemensos

Sebelumnya, Patahuddin kunjungan silaturahmi ke Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Robben Riko di Jakarta, Senin (21/7/2025). 

Ia menyerahkan proposal pembangunan Sekolah Rakyat di Bumi Sawerigading.

Sekjen Kemensos, Robben Riko menerangkan, Sekolah Rakyat program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto. 

Kementerian Sosial bertindak sebagai pelaksana teknis.

“Program ini lahir dari komitmen Presiden untuk memuliakan rakyat kecil. Kami di Kemensos menjalankan arahan beliau dengan penuh tanggung jawab,” ujar Robben.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Sekolah Rakyat berlandaskan Trilogi Presiden: memuliakan wong cilik dengan pelayanan terbaik dan fasilitas unggulan, menjangkau masyarakat lapisan paling bawah, serta menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin melalui harapan dan kepercayaan diri.

“Semua ini dilakukan karena Presiden sangat mencintai rakyatnya,” bebernya.

Robben meminta dukungan dari Luwu, khususnya dalam pengawasan pelaksanaan program.

“Kami mohon agar Bupati dapat mengutus kepala sekolah berintegritas, memiliki empati sosial tinggi, memahami kondisi peserta didik dan lingkungan, serta mampu menjadi pemimpin dan panutan,” pintanya.

Ia menambahkan, seluruh fasilitas Sekolah Rakyat disiapkan dengan standar kualitas terbaik, sesuai amanah Trilogi Presiden poin pertama.

Sekolah Rakyat di Bua

Patahuddin menilai Sekolah Rakyat dapat membantu menekan angka kemiskinan di Luwu.

“Karena memberi akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

Ia berharap kehadiran Sekolah Rakyat mendorong rehabilitasi kawasan kumuh di sekitar lokasi sekolah.

“Ini bukan sekadar pendidikan, tapi juga solusi sosial dan ekonomi untuk masyarakat kami,” tandasnya.

Patahuddin didampingi Wakil Bupati Luwu, Sekretaris Daerah, Asisten III, Kepala BKAD, Kepala Dinas PUTR, dan Kepala Bagian Hukum.

Pemkab Luwu tengah mengupayakan pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Bua. 

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, menggunakan sistem asrama atau boarding school.

Kepala Dinas Pendidikan Luwu, Andi Palanggi menyebut, pihaknya tinggal menunggu tindak lanjut dari Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial untuk pengukuran dan peninjauan langsung ke lokasi.

“Sekolah Rakyat rencananya akan dibangun di Kecamatan Bua. Kita tinggal menunggu Kementerian untuk turun langsung ke lokasi yang sudah kami siapkan, luasnya sekitar lima hektar,” ungkap Andi Palanggi saat ditemui di Rujab Bupati Luwu, Kecamatan Belopa Utara, Senin (23/6/2025).

Menurutnya, pengusulan pembangunan Sekolah Rakyat di Luwu dua bulan lalu. 

Sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam proses menjelang pembangunan.

“Kalau kendala, saya pikir tidak ada. Kita tinggal menjaga komunikasi intens dengan kementerian untuk mempercepat proses. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa terbangun,” ujarnya optimistis.

Andi Palanggi menyebut, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, datanya terverifikasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial.

“Kalau orang tuanya masuk dalam DTKS, maka anaknya berhak langsung bersekolah di Sekolah Rakyat,” bebernya.

Sekolah ini akan menyediakan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA. 

Dengan sistem boarding school, semua siswa dan tenaga pengajar tinggal di dalam kawasan sekolah.

Fasilitas pendukung seperti asrama, ruang makan, sarana olahraga, ruang kelas belajar (RKB), dan perpustakaan juga disiapkan.

Untuk tenaga pengajar, akan diseleksi ketat, termasuk calon kepala sekolah.

“Kami akan mencari tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi terbaik, sesuai dengan kebutuhan sekolah model ini,” tambah Andi Palanggi.(*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana