TRIBUN-TIMUR.COM – Universitas Terbuka (UT) Makassar menerima kunjungan kerja Sekretaris Majelis Wali Amanat (MWA) UT, Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T., Rabu (6/8/2025).

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman sivitas akademika mengenai status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) serta peran strategis MWA dalam tata kelola kampus.

Kegiatan yang berlangsung di Kampus UT Makassar tersebut dihadiri Direktur UT Makassar Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, Manajer Pembelajaran dan Ujian Andi Suci Anita, S.P., M.P., Manajer Marketing dan Registrasi I Made Gunawan Sanjaya, S.T., Kasubag Tata Usaha Safruddin, S.E., M.M., serta seluruh dosen dan pegawai di lingkungan UT Makassar.

Dalam paparannya, Ake menjelaskan bahwa status PTN-BH bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan bentuk transformasi menyeluruh yang menyasar aspek kelembagaan, sumber daya manusia, hingga akademik.

Transformasi ini, kata dia, menjadi tonggak penting dalam mewujudkan perguruan tinggi yang modern, otonom, dan berdaya saing global.

“Sebagai PTN-BH, UT telah melakukan lompatan dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, salah satunya ditandai dengan keberhasilan sejumlah program studi meraih akreditasi internasional,” ungkap Ake.

Lebih lanjut, Ake menegaskan bahwa transformasi UT juga tercermin dari sinergi global yang dijalin dengan berbagai perguruan tinggi luar negeri.

UT telah bermitra dengan Chungbuk National University dan Yeungnam University dalam pengembangan Program Studi Kewirausahaan serta implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mulai dari magang, pertukaran dosen dan mahasiswa, hingga riset kolaboratif.

“Di sisi lain, kerja sama dengan platform Coursera dan Bursa Efek Indonesia (IDX) juga terus mendorong inovasi bahan ajar dan peningkatan kualitas pembelajaran,” tambahnya.

Terkait pelayanan dan biaya pendidikan, Ake memastikan bahwa sebagai PTN-BH, UT tetap menjaga prinsip keterjangkauan. UT juga mengelola endowment fund untuk menjamin keberlangsungan dan efektivitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi tiga organ utama dalam struktur tata kelola UT sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

Menurut Ake, tata kelola PTN-BH yang sehat dan berkelanjutan bertumpu pada kerja sama erat antara MWA, Senat Akademik (SA), dan Rektor.

Ketiganya memiliki peran dan tupoksi yang berbeda, namun saling melengkapi dan bersinergi untuk menjamin keberhasilan misi institusi.

“MWA memiliki kewenangan strategis, termasuk dalam kondisi tertentu mengambil keputusan tertinggi yang bersifat mengikat bagi seluruh organ UT. Tapi ini dilakukan dalam semangat kolaboratif, bukan kompetitif,” tegas Ake di hadapan sivitas akademika UT Makassar.

Ia menambahkan, struktur ini memungkinkan UT bergerak lebih adaptif dan akuntabel dalam menghadapi tantangan global, tanpa kehilangan prinsip transparansi dan kualitas akademik.

Lebih lanjut, Ake juga memaparkan komitmen UT dalam menjamin keberlanjutan institusi melalui pengelolaan dana abadi (endowment fund).

Dana tersebut, kata dia, tidak digunakan untuk belanja operasional, melainkan disimpan sebagai jaminan masa depan UT. Dana abadi tersebut diharapkan terus meningkat dan tumbuh dari tahun ke tahun.

“Yang dipakai adalah hasil dari pengelolaan dana tersebut. Ini yang kemudian digunakan untuk pengembangan institusi, peningkatan kualitas pembelajaran, riset, serta mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi,” jelasnya.

Dengan sistem pengelolaan yang matang dan berorientasi jangka panjang, UT menunjukkan komitmennya sebagai PTN-BH yang tidak hanya otonom secara hukum dan keuangan, tetapi juga berdaya saing secara global dan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur UT Makassar Prof. Abdul Rahman Rahim dalam sambutannya menyoroti pentingnya sosialisasi status PTN-BH kepada masyarakat dan civitas akademika.

Menurutnya, masih banyak pihak yang belum memahami secara utuh makna dan implikasi dari status ini.

“PTN-BH bukan berarti komersialisasi, tetapi bentuk peningkatan kualitas tata kelola dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan aksesibilitas. Dalam konteks ini, keberadaan MWA sangat penting dalam menetapkan arah kebijakan umum dan melakukan pengawasan non-akademik,” ujarnya.

Prof Rahman berharap kunjungan ini dapat meluruskan berbagai persepsi keliru yang masih berkembang dan memperkuat semangat sivitas UT dalam menghadapi tantangan global.(*)