TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemblokiran rekening dorman Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diklaim berhasil menekan aktivitas judi online (judol) secara signifikan.

Hal ini disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, usai kegiatan Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Percepatan Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (7/8/2025).

Syaiful menjelaskan, Kemenko Polkam tidak memiliki kewenangan membuka data rekening dorman secara rinci.

“Saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik jumlah rekening dorman di Sulsel. Data itu harus dibuka oleh PPATK. Kami di Kemenko Polkam tidak memiliki kewenangan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai kebijakan PPATK sangat efektif menekan peredaran judol, meskipun masih membutuhkan sosialisasi lebih luas di masyarakat.

“Hanya saja, mungkin sosialisasinya kepada masyarakat masih sangat kurang,” ucapnya.

Ia menambahkan, definisi rekening dorman ditetapkan masing-masing bank, bukan oleh PPATK.

“Misalnya di BCA, rekening dianggap dorman jika tidak ada transaksi selama tiga bulan. Di bank lain bisa berbeda—ada yang enam bulan, ada yang satu tahun,” jelasnya.

Syaiful menyebut, Kemenko Polkam memiliki data pendukung melalui desk pemberantasan judi online.

“Kebijakan ini penting karena bisa menurunkan aktivitas pelaku kejahatan memperjualbelikan rekening,” katanya.

“Rekening dorman sering menjadi sasaran pelaku kejahatan mungkin bekerja sama dengan oknum perbankan,” tambahnya.

Ia menegaskan, kebijakan ini berdampak besar terhadap penurunan transaksi judol.

“Terbukti, setelah kebijakan diberlakukan, transaksi judi online menurun hingga 70 persen,” ungkapnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyuarakan kekhawatiran masyarakat terhadap rencana PPATK memblokir rekening tidak aktif selama lebih dari tiga bulan.

Menurut Rudianto, kebijakan ini bisa menimbulkan keresahan di masyarakat.