TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem bakal dihadiri sejumlah tokoh nasional.

Rakernas Partai Nasdem berlangsung pada Kamis hingga Minggu (8–10/8/2025) di Hotel Claro Makassar, Sulsel.

Salah satu nama besar yang dikonfirmasi hadir sebagai pemateri adalah Chairul Tanjung.

Chairul Tanjung adalah pengusaha terkemuka yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Panitia Rakernas, Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal atau yang akrab disapa Cicu. 

Ia membeberkan agenda kegiatan pra-Rakernas dan jadwal lengkap selama tiga hari pelaksanaan forum akbar partai tersebut.

"Ada dua tokoh nasional yang akan hadir sebagai pemateri di kegiatan kita. Itu adalah Pak Chairul Tanjung dan juga Pak Burhanuddin Muhtadi,” kata Cicu di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (5/8/2025) siang. 

Baca juga: Nasdem Booking 17 Hotel Berbintang 

Chairul Tanjung diundang secara khusus Surya Paloh sebagai bagian dari sesi pembahasan strategis dalam Rakernas yang mengangkat tema “Kemandirian Berpikir Demi Kemajuan Bangsa.”

Menurut Cicu, kehadiran Chairul Tanjung dan Burhanuddin Muhtadi bukan sekadar simbolik.

Namun melainkan akan memberi kontribusi pemikiran yang penting dalam menavigasi arah kebijakan dan konsolidasi partai menghadapi tantangan kebangsaan ke depan.

“Kita berharap ini banyak isu-isu strategis yang akan dibahas, termasuk putusan MK yang baru, isu IKN, dan gagasan kebangsaan lainnya," ujar Cicu.

Selain Chairul Tanjung, nama lain yang juga akan mengisi materi Rakernas adalah Burhanuddin Muhtadi.

Burhanuddin adalah Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, yang dikenal luas sebagai analis politik nasional.

Cicu juga menambahkan bahwa sampai saat ini, tokoh-tokoh nasional lain masih dalam proses konfirmasi oleh DPP NasDem, termasuk mantan capres yang diusung NasDem di Pilpres 2024, Anies Baswedan.

“Kita masih menunggu informasi dari DPP NasDem, karena mereka yang memiliki kewenangan untuk mengatur itu. Kami di daerah hanya pelaksana,” jelasnya.