TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong diversifikasi sumber energi nasional guna mencapai target transisi energi dan pengurangan emisi karbon.

Satu diantara langkah yang ditempuh adalah memasukkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan target mulai beroperasi pada tahun 2032 atau 2033.

“Lalu nuklir ada 250 megawatt, 2 unit. Di RUPTL kami sudah menentukan di sistemnya, bukan di lokasi persisnya,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, Senin(30/6).

Ia menjelaskan bahwa kedua unit pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut akan ditempatkan di sistem kelistrikan Sumatera dan Kalimantan.

Menurut Jisman, lokasi pastinya masih dalam tahap kajian, tetapi sudah ditentukan pada wilayah cakupan sistem.

“Jadi di sistem Sumatera dan sistem Kalimantan. Jadi bisa saja itu di sekitar Sumatera Utara, Sumatera dekat-dekat Kepri (Kepulauan Riau), jadi ada di sekitar Babel (Bangka Belitung) dan Kalimantan Barat,” ucapnya.

Adapun kapasitas masing-masing unit PLTN yang direncanakan adalah 250 megawatt.

 “Jadi 2 x 250 MW yang akan Commercial Operation Date (COD) di 2032 dan 2033,” ungkap Jisman.

Selain nuklir, ESDM juga tengah mendorong pengembangan sumber energi terbarukan lainnya. Misalnya proyek percontohan yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan arus laut di kawasan timur Indonesia.

“Kita mengembangkan arus laut sebagai pilot project 45 megawatt di Nusa Tenggara,” katanya.

Jisman juga menekankan pentingnya langkah dekarbonisasi di sektor pembangkit berbasis batu bara. Dia meminta agar PLN segera mempercepat penggunaan teknologi co-firing untuk menurunkan emisi di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Kita minta teman-teman PLN supaya mendorong menggunakan co-firing, menurunkan penggunaan batu bara dalam rangka menurunkan emisi PLTU,” pungkasnya.

Akses Listrik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga mencatat bahwa masih terdapat 10.068 lokasi di seluruh wilayah Indonesia yang belum memiliki akses listrik.