TRIBUN-TIMUR.COM, BONE- Eksploitasi anak di Kabupaten Bone masih marak ditemukan, para orang tua memanfaatkan anak untuk meraup rupiah. 

Di satu sisi anak-anak harus kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan.

Anak-anak ini kerap kali dimanfaatkan untuk mendapatkan simpati dan belas kasihan dari para pembeli. 

Mereka kerap menjajakan tisu hingga kerupuk dari satu warkop ke warkop lain.

Parahnya aktivitas ini pun dilakukan dari pagi hingga malam hari.

Seperti pantauan Tribun-Timur.com Minggu (29/6/2025) di salah satu Warkop di Jl MH Thamrin, sebut saja Zubaidah, ibu muda ini kerap anaknya yang masih berusia satu tahun 6 bulan untuk berdagang kerupuk ke pengunjung.

"Terpaksa bu, tidak ada yang jaga (anak) di rumah," ujarnya. 

Ia mengaku berdagang kerupuk untuk membantu ekonomi keluarga, penghasilan suaminya yang seorang buruh masih cukup minim untuk memenuhi ekonomi keluarga.

"Kadang sore baru keluar, sampai malam," sambungnya.

Acap kali ia berhasil membawa pulang Rp50 hingga ratusan ribu rupiah sehari dengan berdagang kerupuk ini.

Dilan (nama samaran) salah seorang pedagang kerupuk juga mengaku berjualan untuk membantu ekonomi keluarganya. 

Kerupuk yang ia jajakan seharga Rp10 ribu sebungkus itu digoreng dan dikemas langsung oleh ibu dan kakak perempuannya.

"Sampai malam kak biasa, samaka sepupuku," ujarnya malu-malu saat ditanya.

Masalah eksploitasi ini seyogianya bukan perkara baru, Pemerhati Anak dan Perempuan Kabupaten Bone Martina Majid menerangkan, banyak di antara anak yang harus rela melepas pendidikannya akibat dituntut oleh orang tuanya untuk mencari uang. 

Padahal umur mereka masih cukup belia.

Sementara jika mengacu pada regulasi yang ada, anak baru boleh bekerja pada umur 16 tahun, itupun dengan sejumlah kriteria dan batasan jam kerja.

"Ini bukan lagi kategori pekerja, tapi masuk kategori eksploitasi anak. Itukan ada batas usianya di UU ketenagakerjaan cuma 16 tahun ke atas itupun ada kriteria dan jam kerja ke atas,"akuinya.

Ia mengatakan pemerintah perlu bergerak secara serius dengan menyentuh akar persoalan agar masalah eksploitasi ini bisa ditekan.

"Ini perlu kerja kolektif pemerintah untuk menekan," tandasnya.(*)