TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gerbong rotasi dan mutasi di tubuh Pemkot Makassar bergerak lagi.
Surat dari Pemprov Sulsel berisi persetujuan mutasi 54 pejabat administrator dan pengawas mulai beredar di grup-grup WhatsApp, Rabu (11/6/2025).
Surat bernomor 800/2843/BKD, tertanggal 4 Juni 2025, berisi tentang persetujuan pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkup Pemkot Makassar.
Proses mutasi ini dilakukan setelah melalui rapat Tim Penilai Kinerja PNS Pemkot Makassar, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 800/3515/BKPSDMD/V/2025.
Mutasi kali ini tak hanya sekadar rotasi, tapi juga mencakup promosi dan pengisian sejumlah jabatan yang selama ini kosong.
Dalam surat pengantarnya, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menegaskan, penyegaran organisasi sangat penting agar roda pemerintahan dapat terus berjalan dengan efektif, profesional, dan berintegritas tinggi.
Beberapa nama pejabat lama ikut masuk dalam daftar promosi di antaranya Fadly Wellang, Kaharuddin Bakti, dan Syamsul Bahri, sebelumnya juga menjabat di era Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.
Saat dikonfirmasi soal beredarnya surat tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin irit bicara.
Ia tidak membenarkan, namun juga tidak membantah informasi beredar.
Ketua DPRD Makassar Supratman menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota Makassar yang tengah menata ulang birokrasi.
Menurutnya, mutasi itu penting. Bukan sekadar ganti-ganti orang, tapi penyegaran dan memastikan semua jabatan yang kosong bisa segera terisi.
Ia menilai, mutasi yang bakal dilakukan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham bisa memberi kepastian bagi para pejabat yang selama ini merasa ‘menggantung’.
Supratman bilang, kondisi tanpa kejelasan itu bikin banyak SKPD ragu-ragu dalam bekerja.
Karena itu, ia berharap pelantikan pejabat baru bisa segera dilakukan supaya roda pemerintahan bisa berputar lebih lancar.
“Kami dari DPRD, khususnya saya pribadi, mendukung penuh pelantikan segera dilakukan. Biar semuanya bisa kerja fokus dan optimal,” katanya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Makassar, Udin Shaputra Malik.