TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKEP – Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menuai perhatian serius dari Ketua DPRD Pangkep, Haris Gani.

Tingkat kemiskinan di Pangkep mencapai 12,41 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024.

Haris Gani menegaskan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara serius dan menyeluruh, dengan melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

“Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memastikan semua stakeholder termotivasi dan benar-benar serius untuk keluar dari posisi ini,” ujar Haris Gani saat ditemui di saat dikonfirmasi Tribun Timur, Kamis (22/5/2025).

Menurutnya, salah satu persoalan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Pangkep terletak pada akurasi data penerima bantuan sosial. 

Ia menyoroti masih banyaknya bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran.

“Percuma banyak program bantuan kalau data kita masih bermasalah. Banyak masyarakat yang seharusnya dapat bantuan justru tidak tersentuh, sementara yang tidak layak malah mendapatkannya,” bebernya.

Ia pun mendorong agar pemangku kepentingan di Pangkep lebih aktif berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pihak yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan data sosial ekonomi masyarakat.

“Suka tidak suka, pemangku kepentingan di Pangkep harus lebih banyak berdiskusi dan meminta pandangan dari BPS. Kita perlu tahu apa yang harus diimplementasikan agar program itu betul-betul berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan,” tegasnya.

Haris juga memberikan analogi tajam soal pentingnya diagnosa yang tepat sebelum mengambil kebijakan.

“Kalau penyakit tidak didiagnosa oleh dokter ahli, bisa-bisa sakitnya di gigi tapi obat sakit kepala yang diberikan. Tidak nyambung. Ini juga yang terjadi dalam penanganan kemiskinan kita,” ujarnya.

Selain soal data, ia menyoroti tantangan geografis Pangkep sebagai kabupaten kepulauan yang membuat akses ke wilayah-wilayah tertentu menjadi sulit.

“Faktor geografis juga turut menyulitkan kami di daerah. Banyak wilayah yang sulit dijangkau, dan ini jadi hambatan tersendiri dalam menjangkau warga miskin di pelosok,” tambahnya.

Meski demikian, Haris mengakui secara sumber daya alam, Pangkep bukanlah daerah yang kekurangan. 

Ia menyebut perlu ada formulasi kebijakan yang lebih tepat dan efektif, serta melibatkan semua pihak dalam prosesnya.

“Faktanya, masih banyak program yang tidak menyentuh kontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan. Kita harus jujur dan mau belajar. Potensi kita besar, tapi butuh strategi yang benar dan kebijakan yang berdampak langsung,” tutupnya.