Premanisme, pembegalan, dan pungli masih marak di sejumlah titik jalur distribusi barang.

Minimnya kehadiran aparat dan lemahnya koordinasi antar daerah membuat truk dan sopirnya menjadi sasaran empuk kejahatan jalanan.

Di kawasan perkotaan seperti Makassar dan sekitarnya, ketiadaan zona bongkar muat dan terminal truk memperparah kekacauan lalu lintas.

Truk besar menunggu giliran sering kali diparkir sembarangan, bukan karena niat melanggar, tapi karena tidak ada solusi struktural yang disiapkan pemerintah.

“Kita tidak bisa terus menyalahkan sopir. Pemerintah provinsi harus mulai membangun sistem logistik perkotaan yang adil. Minimal sediakan titik-titik parkir resmi, transit hub, serta rest area lintas kabupaten. Ini bukan soal memanjakan, tapi soal keadilan dan keselamatan,” tegasnya.

Sebagai penopang utama distribusi barang dan komoditas di Sulsel, sektor transportasi truk seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan infrastruktur.

Termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana tata ruang.

Andi Januar menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya melihat sopir truk sebagai objek retribusi, tetapi harus hadir sebagai pelindung dan mitra pembangunan.

“Tanpa truk, ekonomi tidak bergerak. Tanpa perhatian, nyawa mereka terus dipertaruhkan. Mari kita tata ulang sistem logistik kita dengan lebih adil dan manusiawi,” pungkasnya. (*)