Viral Pemkab Bogor Borong Suzuki Jimny saat Efesiensi Anggaran, Pembelaan Rudy Susmanto

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kini jadi sorotan.

Sorotan itu muncul saat kabar Pemkab Bogor beli mobil dinas baru berupa Suzuki Jimny. 

Jagat media sosial ramai membicarakan kabar Pemkab Bogor beli Suzuki Jimny. 

Kabar itu menuai sorotan ditengah upaya efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto.

Namun Bupati Bogor Rudy Susmanto membantah kabar tersebut. 

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan mobil Suzuki Jimny yang dibagikan itu merupakan hasil pengadaan tahun anggaran 2023 untuk beberapa perangkat daerah. 

"Saat apel kendaraan di Pakansari beberapa waktu lalu, saya baru tahu ada mobil Jimny. Itu bukan pengadaan baru, pajaknya habis 2028. Maka saya tarik dan jadikan mobil patroli," kata Rudy di Cibinong, Rabu (7/5/2025).

Dia menambahkan Pemkab Bogor hanya memiliki enam unit Jimny tiga pintu yang dibeli pada 2023.

Selama ini mobil-mobil ini digunakan sebagai kendaraan operasional dinas milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor.

"Enam unit Jimny tersebut kita tarik dan akan dialihfungsikan untuk patroli Satpol PP, Dishub, taman DPKPP, Stadion Pakansari, sosialisasi Command Center 112, serta untuk BPBD atau Damkar," ungkap Rudy.

 Kebijakan ini, lanjutnya, dilakukan dalam upaya mendukung efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja pelayanan publik.

"Langkah ini dilakukan guna menunjang tugas-tugas lapangan yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Bogor," beber Rudy.

Eks Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini mengungkapkan pihaknya tidak mungkin melakukan pengadaan kendaraan baru ditengah efisiensi anggaran.

"Karena itu, kami mengoptimalkan kendaraan yang sudah ada agar lebih tepat guna dan mendukung kegiatan operasional lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Rudy.

Menurutnya, optimalisasi ini juga merupakan bagian dari penataan kendaraan dinas di seluruh SKPD, dalam rangka mendukung pencapaian target Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).