TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar berencana menaikkan insentif bagi guru dan tenaga kesehatan wilayah kepulauan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, A. Zulkifli Nanda, mengatakan rencana ini merupakan inisiatif Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, usai m kunjungan kerja ke wilayah tersebut.

Zulkifli menyebut, Wali Kota merasa prihatin melihat keterbatasan fasilitas dan kondisi di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan di wilayah kepulauan salah satu perhatian utama.

Tambahan insentif ini diharapkan menjadi dorongan agar guru dan tenaga medis tetap semangat menjalankan tugas meski harus melayani di wilayah seberang laut.

"Kalau kita beri insentif harus ada standarisasi memang, harus dianalisis dulu, makanya sementara kita kaji,"* ujar Zulkifli, Rabu (7/5/2025).

Menurutnya, ada tiga kategori dalam skema insentif tersebut. 

Kategori dibedakan berdasarkan jarak: pulau terdekat, menengah, dan terluar.

Penambahan insentif ini direncanakan masuk dalam APBD Perubahan 2025.

"Jadi keinginan Pak Wali untuk memberi tunjangan di pulau terbagi tiga. Misalnya, yang dekat dengan Makassar seperti Lae-Lae itu berbeda dengan zona tengah dan terluar. Honor mereka berbeda. Tentu harus ada aturannya. Semakin jauh, semakin tinggi," ungkap Zulkifli.

Selain insentif, Pemkot Makassar juga berencana menyediakan transportasi laut berupa speedboat untuk memudahkan mobilitas guru dan tenaga kesehatan dari pulau ke kota.

Banyak perubahan ingin dilakukan Munafri bagi masyarakat pulau.

Fasilitas umum seperti puskesmas dan pustu hingga infrastruktur sekolah akan dibenahi secara bertahap.

Bahkan, Munafri menginginkan adanya sekolah berasrama (boarding school) di pulau. 

Sekolah tersebut dapat menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak pulau di wilayah kepulauan Makassar.