TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU UTARA - Setelah lama menunggu kejelasan Tunjangan Hari Raya (THR), Aparatur Sipil Negara (ASN) di Luwu Utara, Sulawesi Selatan bisa sedikit bernapas lega.

Pasalnya, Wakil Bupati Luwu Utara, Jumail Mappile memastikan, THR pegawai dan Siltap Kades akan segera diselesaikan, Kamis (27/3/2025).

"Untuk THR pegawai, InshaAllah hari ini akan dicairkan. Lagi on proses. Termasuk Siltap Kades dua bulan kemarin," bebernya.

Kata Jumail, pihaknya kini berfokus menyelesaikan administrasi, sebelum THR ditransferkan ke rekening masing-masing pegawai.

"Untuk THR nanti akan diserahkan ke rekening masing-masing pegawai. Sementara proses administrasinya. Kalau sampai sekarang belum masuk, mungkin agak siang atau sore," akunya.

Ia tak menampik, jika video dirinya saat membahas THR belum bisa diselesaikan sempat ramai diperbincangkan.

Hanya saja, menurut Jumail, hal itu perlu dilakukan demi menahan kemungkinan gejolak yang bisa timbul setelahnya.

"Memang kemarin agak ribut THR, yang jelas memasuki Lebaran Idulfitri, ASN di Luwu Utara aman. Kalau ada video saya yang beredar, itu wajar, untuk menenangkan orang," terangnya.

"Dan memang itu fakta, bahwa kita telat untuk THR. Hari ini kan datang transferan dari pusat, itulah yang kita pakai bayar," tambah Jumail.

Menurutnya, THR pegawai untuk Lebaran Idulfitri 1446 Hijiriah ini mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Kita pakai anggaran transferan dari DAU pusat. Bukan DBH dari provinsi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan menghadapi kesulitan keuangan daerah.

Hal ini berdampak pada keterlambatan pembayaran gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penghasilan tetap (Siltap) kepala desa.

Wakil Bupati Luwu Utara, Jumail Mappile, dalam sebuah video yang beredar di media sosial, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah sedang tidak baik.

Jumail menjelaskan, sejak dirinya bersama Bupati Andi Abdullah Rahim bekerja efektif pada 3 Maret 2025, Pemda Luwu Utara telah menerima tiga kali transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.