Munafri Bahas Sistem Transportasi Efektif Atasi Macet di Makassar 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mulai memikirkan solusi mengatasi kemacetan di Kota Makassar. 

Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi bersama tim perumus pengelolaan jalan transportasi Kota Makassar di Ruang Rapat Wali Kota, Balaikota Jl Ahmad Yani, Kamis (20/03/2025). 

Salah satu upaya untuk mengurai kemacetan ialah menghadirkan sistem transportasi metropolitan untuk mengefisiensi mobilitas masyarakat. 

Pakar transportasi Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Sakti Adji Adisasmita memaparkan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, lebih dari 2 juta orang beraktivitas di kota ini setiap harinya. 

Sementara tingkat pertumbuhan kendaraan mencapai 6–7 persen per tahun. 

"Hal ini menandakan perlunya perencanaan transportasi yang lebih matang untuk mengantisipasi perkembangan Makassar dari kota metropolitan menjadi kota megapolitan," ujarnya.

Prof Sakti menilai, sangat penting untuk mengembangkan sistem transportasi terintegrasi dan multimoda yang mampu mengakomodasi pertumbuhan populasi dan kendaraan di Makassar.

Karenanya, pada rakor ini ia memaparkan masterplan sistem transportasi metropolitan Makassar yang mencakup perencanaan transportasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Adapun perencanaan ini mencakup pembangunan infrastruktur jalan, terminal, pelabuhan bandara, jalur transportasi umum yang lebih terintegrasi dengan tata ruang wilayah serta jaringan transportasi yang ada.

"Selain itu juga harus menata sistem transportasi yang lebih canggih, termasuk pengaturan perjalanan kaki, jalur sepeda, serta pusat pengembangan daerah transit yang dapat meningkatkan pendapatan daerah," tambahnya.

Ia mengatakan konsep transportasi berkelanjutan juga menjadi perhatian utama, terutama dalam mengurangi polusi udara melalui kebijakan eco-transport. 

"Kebijakan ini mencakup mendorong penggunaan kendaraan listrik serta pengurangan kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan transportasi umum," ujarnya.

Namun, untuk mengimplementasikan sistem ini, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dalam berbagai aspek. 

Seperti jaringan prasarana dan pelayanan, fungsi transportasi, pembiayaan, serta kelembagaan yang mendukung sistem transportasi yang lebih baik.

Maka dari itu, dukungan dari berbagai elemen sangat dibutuhkan dalam mencari solusi yang efektif.