Baca tanpa iklan
Oleh: Ibnu Azka
Akademisi, Penulis, dan Dai
TRIBUN-TIMUR.COM - Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur sejak awal telah memantik banyak polemik dari berbagai kalangan, utamanya para akademisi, politikus, tokoh masyarakat, juga para aktivis sampai ibu-ibu penjual di pasar.
Namun, belakangan ini, proyek IKN kembali menjadi perbincangan hangat setelah mencuatnya isu bahwa pembangunannya mangkrak akibat pemblokiran dana untuk efisiensi anggaran.
Isu ini semakin mempertegas bahwa proyek ambisius ini tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut
aspek politik, ekonomi, dan kebijakan fiskal negara.
Meskipun sudah di klarifikasi oleh Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan bahwa memang benar adanya pemblokiran.
Namun proyek IKN ini akan tetap diteruskan hingga tahun 2029, Pemerintah sudah menyiapkan dana sekitar 48 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN.
Berbeda dengan Doddy Hanggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum yang nampak pesimis melihat IKN ke depan, hal itu didasari atas pemblokiran anggaran yang sampai saat ini belum ada realisasinya yang berimbas pada progress pembangunan
di sana.
Jika ditinjau dalam perspektif ekonomi, pemblokiran anggaran pembangunan IKN menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan keuangan negara.
Pemerintah harus selektif untuk mempertimbangkan antara prioritas pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan belanja negara lainnya yang mendesak, seperti sektor kesehatan yang belum maksimal, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Jika terjadi efisiensi anggaran yang berimbas pada terhambatnya pembangunan IKN, maka muncul pertanyaan besar : apakah proyek ini memang layak untuk terus dilanjutkan dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian ?
Makan Bergizi Gratis “VS” IKN
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini tak ayal untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), hampir semua instansi terdampak atas pemotongan
anggaran yang dilakukan pemerintah, kecuali Kementerian Pertahanan, DPR, TNI, dan Polri.
Pemerintah nampaknya tertatih-tatih untuk mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis karena kebutuhan anggaran yang cukup fantastis.
Hal yang cukup kontras bagi penulis ialah, di tengah pergumulan pemangkasan anggaran di setiap Kementerian, justru pemerintah terus melantik staf khusus di berbagai Kementerian, bukannya melebur Kementerian yang ada untuk mengefisiensikan anggaran, malah terus melakukan fragmentasi Kementerian alias memperanak cucukan Kementerian.