TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Sulawesi Selatan (Sulsel), Setiawan Aswad, mengungkapkan beberapa kendala dalam efisiensi anggaran yang diperintahkan pemerintah pusat.

Salah satunya adalah dapat mempengaruhi kapasitas dan ruang fisik dalam menjalankan pemerintahan.

Hal itu diungkapkan saat Forum Grup Diskusi (FGD) dengan tema Menakar Dampak Rabat Anggaran Terhadap Bisnis dan Ekonomi Sulsel di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Selasa (18/2/2025).

"Kita tahu bersama bahwa APBD kita ini juga instrumen pembangunan dan layanan kepada masyarakat. Fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan hanya bisa kita laksanakan didukung oleh APBD ini," katanya.

Jika dilihat dari sisi negatifnya, kata Setiawan Aswad, efisiensi anggaran ini membatasi kapasitas dan ruang fisik pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai program.

"Efisiensi ini ada plus minusnya. Salah satu kelemahannya adalah, memang, membatasi kapasitas dan ruang fisik kita," ungkapnya.

Namun, kata mantan Kadis Pendidikan Sulsel itu, efisiensi anggaran juga merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas belanja daerah.

“Di sisi lain, seperti yang Pak Presiden sering sampaikan, ini adalah momentum di mana kita mencoba meningkatkan kualitas belanja kita di daerah," ujarnya.

Adapun, menurut Setiawan Aswad, belanja pada kegiatan penunjang yang tidak langsung mempengaruhi masyarakat perlu dicermati lebih jauh.

Salah satu langkah nyata adalah pengurangan anggaran sebesar Rp112 miliar.

"Karena memang selama ini kita perlu melakukan, membuang lemak-lemak dalam APBD kita," ungkapnya.

"Dalam artian, mungkin ada belanja di OPD yang tidak mengarah langsung kepada kegiatan inti atau pokok, tapi kepada kegiatan penunjang," jelasnya. (*)