TRIBUN-TIMUR.COM - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) kini tertimpa masalah serius.

Ridwan Kamil - Suswono dicurigai bagi-bagi bantuan sosial atau bansos jelang hari pencoblosan.

Lawan politik Ridwan Kamil, PDIP partai besutan Megawati turun tangan.

Kasus ini muncul bersamaan ditemukannya sejumlah amplop berisi uang di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menelusuri dugaan bagi-bagi bansos untuk Pilkada Jakarta 2024.

Dugaan ini mencuat setelah beredarnya sebuah video yang memperlihatkan sejumlah bansos dengan gambar Ridwan Kamil-Suswono sedang diturunkan dari sebuah mobil pikap. 

Video itu diunggah langsung oleh Deddy melalui akun Instagram pribadinya, @deddyyevrisitorus.

"Ya harusnya mereka bergerak karena wajah orang yang ada dalam video itu kan sangat jelas," kata Deddy, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (25/11/2024).

Menurut Deddy, tidak sulit bagi Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menelusuri dan mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 

"Itu kan enggak sulit mencari orangnya kalau memang ada niat Bawaslu dan Gakkumdu untuk memproses," ujarnya.

Dia menegaskan, jika tidak ada langkah tegas, publik bisa menganggap Bawaslu ikut berkontribusi dalam dugaan pelanggaran tersebut.

"Ya kita harapkan Bawaslu segera bergerak. Kalau enggak, kita mengatakan Bawaslu bagian dari kecurangan ini, termasuk Gakkumdunya," tegas Deddy.

Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat sekitar empat orang sedang menurunkan sejumlah bansos dari sebuah mobil pikap. 

Sementara itu, seorang pria lain mengenakan kaus bertuliskan "RIDO" tampak memegang ponsel. 

Salah satu suara dalam video terdengar menyebutkan, "Satu putaran nih RIDO nih."

Namun, hingga kini lokasi pembagian bansos tersebut masih belum diketahui.

Hingga berita ini ditulis, sejumlah perwakilan Tim Pemenangan RIDO belum merespons pertanyaan Tribunnews.com.

Bawaslu Lutim Amankan Amplop Berisi Uang

Sentra Gakkumdu Bawaslu Luwu Timur, Sulsel mengamankan 121 amplop berisi uang tunai Rp 200 ribu dari dalam sebuah mobil Toyota Avanza Veloz DP 1629 GN berwarna putih, Minggu (24/11).

Tim pemenangan Budiman-Akbar menyebut bahwa uang di dalam amplop tersebut untuk dana operasional saksi-saksi di TPS.

Selain amplop berisi uang, petugas juga mengamankan dua karton berisi banyak dos amplop belum digunakan, tas berisi laptop dan notepad.

Kemudian baju kaos warna merah tertulis angka 2 Budiman-Akbar, lembaran kertas data. Semua barang bukti ini ditemukan di dalam mobil.

Mobil ini awalnya terparkir di samping rumah Kepala Desa Madani, Juemin, di Desa Madani, Kecamatan Wotu, Luwu Timur, sekitar pukul 23.00 Wita, Minggu (24/11) malam.

Mobil yang membawa amplop ini terpaksa diamankan ke Polres Luwu Timur, Senin (25/11) dinihari, karena suasana di lokasi tidak kondusif.

Sebab, ketegangan terjadi saat dua kelompok massa bertemu dan saling adu argumen.

Ada yang memaksa membuka mobil, dan ada  juga menolak mobil tidak dibuka.

Terlihat di lokasi dari video yang ramai beredar ada Ketua Badan Bantuan Hukum PDIP Perjuangan, Agus Melas dan anggota DPRD Luwu Timur dari Golkar, Badawi Alwi.

Warga yang meminta mobil dibuka karena melihat ada banyak amplop di dalam mobil saat mereka patroli. 

Mobil yang diparkir ini awalnya tidak diketahui pemiliknya. Namun anggota DPRD Luwu Timur Badawi Alwi mengaku bahwa itu mobilnya.

Kapolsek Wotu dan personilnya, Panwascam Wotu hingga Polres Luwu Timur turun ke lokasi untuk meredam ketegangan yang terjadi. 

Karena kecurigaan semakin kuat dan suasana makin tidak kondusif, mobil tersebut akhirnya dibawa ke Polres Luwu Timur di Kecamatan Malili.

Saat mobil tersebut tiba di Polres Luwu Timur, Kapolres Luwu Timur AKBP Zulkarnain langsung memerintahkan untuk dibuka, yang disaksikan Bawaslu Luwu Timur dan Sentra Gakkumdu. 

Hadir juga menyaksikan Kabag Ops AKP Andi Yusuf, Kasat Reskrim Iptu Ahmad Alfian, Kasat Intel Iptu Aswan Raharja, serta Kasi Propam Iptu Hamsah.

"Kami mendapat informasi bahwa di Kecamatan Wotu, Desa Madani itu ada mobil yang ditahan di sana oleh warga dan kondisi di sana ada keributan. Ada informasi kalau ada warga yang membawa kendaraan yang membawa sesuatu," kata anggota Bawaslu Luwu Timur, Sukmawati Suaib di Polres Luwu Timur, Senin (25/11) dinihari.

"Karena kondisi tidak kondusif, warga sudah mulai berdatangan, sudah mulai rusuh di sana akhirnya kita bawa mobil tersebut, diamankan. Lalu kita lihat apa isi kendaraan itu. Dan isinya adalah uang," sambungnya.

Sukmawati mengungkapkan, untuk tindaklanjut karena ini masih ranah Bawaslu, pihaknya akan memproses lebih dulu bagaimana latar belakang penanganan pelanggarannya. 

"Apakah ada dugaan pelanggaran disini, Insya Allah dalam waktu dekat akan kita sampaikan kepada media. Kita tinggu dulu, akan proses dulu. Tadi amplopnya kami hanya membuka dua contoh, isinya Rp200 ribu, dan ada 121 amplop yang terisi dan beberapa dus amplop yang belum terisi atau masih kosong," bebernya.

Kronologi Kejadian

Peristiwa ini berawal saat warga yang berpatroli untuk mengawasi aktivitas politik uang di masa tenang Pilkada Luwu Timur 2024.

Melihat ada mobil terparkir di samping rumah Kades Madani, warga kemudian mengintip masuk di bagasi mobil.

Warga melihat terdapat ratusan amplop. Warga pun curiga amplop itu berisi uang untuk serangan fajar. Untuk memastikan kecurigaan, warga bertanya kepada Kades Madani Juemin, siapa pemilik mobil tersebut.

Namun Kades Madani mengaku tak tahu menahu siapa pemilik mobil yang parkir di samping rumahnya itu.

Warga pun mendesak agar mobil dibuka. Akhirnya setelah desakan, polisi dan Panwascam sepakat untuk membuka paksa mobil tersebut, namun mendadak dari dalam rumah Kades Madani ada yang berteriak dan mengakui mobil tersebut miliknya.

Suasana makin tegang setelah massa berdatangan. Massa yang datang dari pihak Kades menolak untuk membuka mobil tersebut.

Sementara warga mendesak agar mobil itu dibuka untuk memastikan kecurigaan kebenaran isi amplop.
Karena kedua belah pihak tak menemukan kesepakatan, akhirnya dua kelompok bersitegang. Kedua kelompok nyaris bentrok, dan saling teriak menambah ketegangan.

Setelah lama bersitegang, Legislator Golkar Luwu Timur Badawi Alwi datang. Dengan nada tinggi, Badawi mengaku mobil itu miliknya. Dia pun meminta agar mobil itu dibawa pulang.

"Ini mobil saya, kalau ada yang halangi saya ambil mobil ini, kita baku tabrak," teriaknya.

Dana Operasional

Ketua tim pemenangan paslon Budiman-Akbar, Andi Muh Rio Patiwiri memberikan klarifikasi perihal dugaan politik uang ini.

Andi Muh Rio Patiwiri menyayangkan terjadinya insiden terkait penggerebekan mobil operasional Budiman-Akbar.

"Dimana didalamnya terdapat sejumlah dana operasional untuk saksi-saksi kami di TPS," kata Andi Rio dalam video klarifikasinya, Senin (25/11).

Menurutnya, perbuatan tersebut melanggar hukum dan menciderai proses demokrasi yang telah dijalankan bersama-sama di Pilkada 2024 ini.

"Semua tim disarankan tenang, fokus dan jangan terprovokasi atas kejadian ini, biarkanlah proses hukumnya berjalan," katanya.(ivn)

12.465 Polisi Jaga 14.548 TPS

Polda Sulsel mengerahkan ribuan personel untuk pengamanan pemungutan suara Pilkada serentak 2024 di Kabupaten dan kota di Sulsel.

Demikian disampaikan Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan usai apel pemberangkatan personel BKO PAM TPS, Ops Mantap Praja Pallawa di Mapolda Sulsel Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Senin (25/11)

"Pengamanan khusus pemungutan suara ini dari sebanyak 1.120 dari Polda Sulsel. Kemudian dari Polres jajaran itu ada 8.231," ujar Yudhi kepada awak media, Senin (25/11). 

"Ini yang nantinya bertugas di 14.548 TPS, total semua di kabupaten atau kota," tutur Irjen Pol Yudhiawan.

Dia menyebut, personel Polda Sulsel yang terlibat dalam operasi mantap praja, sebanyak 12.465 personel. 

"Polda sendiri 3.444 person dan Polres jajaran 9.021 personel," ujarnya. 

Pada 27 November mendatang, ia memastikan seluruh personel telah berada di lokasi penugasannya masing-masing. 

Sehingga para personel yang ditugaskan kata dia, harus berjaga 1x24 jam.

"Jadi anggota harus mengenali situasi dan kondisi tempat dimana dia bertugas 1x24 jam, sehari atau H-1 sudah mengenali, siapa KPPSnya, terus TPSnya dimana, terus ketua RT, RW dan Lurahnya. Termasuk Kapolsek dan Babinkamtibmas mereka harus kenal," ucap Yudhi 

Dia mengatakan jika nantinya terjadi kemungkinan terburuk, maka personel yang bertugas akan dihubungi untuk memberikan penanganan. 

"Kalau terjadi sesuatu itulah yang mereka hubungi, mengingat mereka kan tidak semua walaupun dari Sulsel kan mungkin belum pernah ke sana, itu harus dikenali," imbuhnya.

Termasuk, lanjut Yudhi, personel mesti melakukan silaturahmi dengan para tokoh formal maupun informal yang ada di wilayah penugasan.

"Kemudian 30 menit sebelum pelaksanaan pemungutan itu anggota harus hadir mengecek semuanya supaya tidak ada protes dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi," tandasnya.(Tribun-Timur.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com