TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus bersiap dalam program nasional makan siang gratis ide Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Tak tanggung-tanggung, Sulsel merupakan penyangga cadangan makanan nasional.

Peran penyangga diemban Sulsel sebagai daerah dengan potensi produksi pangan besar.

Hal ini ditegaskan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Neraca pangan pun terus dihitung dengan cermat dengan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel hingga kini Sabtu (21/9/2024).

Pemprov Sulsel menyusun data produksi pangan hingga konsumsi masyarakat sendiri.

Setelah itu, Pemprov Sulsel akan mengatur pola distribusi pangan ke provinsi lain.

"Seluruh indonesia makan siang gratis, yang penting sulsel itu penyangga cadangan makanan nasional. Sehingga kalau kita lebih bisa dikirim ke provinsi lain maka di dalam perda cadangan pangan itu sudah diatur bagaimana distribusi provinsi lain," Kata Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Baca juga: 3 Daerah Bakal Uji Coba Makan Siang Gratis di Sulsel

"Misalnya ke Maluku, Maluku utara, NTT, termasuk Sulbar butuh apa, Gorontalo butuh apa, itu diatur di perda cadangan pangan itu," lanjutnya.

Neraca pangan Sulsel harus jelas memuat hasil produksi setiap harinya.

Sekaligus bisa menakar jumlah konsumsi harian masyarakat.

Dengan data jelas, maka pemerintah bisa mengukur ketersediaan pangan harian tiap daerah.

Sehingga jika ada daerah yang kekurangan, ada daerah lain yang menutupi hal tersebut.

Begitu juga sebaliknya, jika sebuah daerah memiliki produksi berlebih maka bisa dikirim ke daerah lainnya.

"Neraca pangan bisa menggambarkan kondisi sembilan bahan pangan pokok di Sulsel setiap hari. Misalnya di Sidrap tersedia telur berapa ribu butir setiap hari. Di Makassar butuh berapa ribu, di Wajo butuh berapa ribu. Itu kalau ada neraca pangannya bisa terlihat setiap hari," jelas Prof Zudan.