Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok empat jenderal polisi yang dinyatakan lulus tes profile assessment sebagai Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Empat jenderal tersebut masuk dalam daftar 20 nama calon pimpinan KPK yang lulus ke tes selanjutnya.
Empat jenderal polisi itu yakni Irjen Pol Djoko Poerwanto, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, Komjen Pol Setyo Budiyanto dan Irjen Pol Purn Sang Made Mahendrajaya.
Setelah tes profile assessment, 20 peserta tersebut akan mengikuti tes wawancara yang dilaksanakan dua hari mulai Selasa (17/9/2024)
Tes wawancara tersebut digelar di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.
Berikut profil 4 jenderal polisi yang lolos tes profile assessment:
1. Irjen Pol Djoko Poerwanto - Kapolda Kalteng
Berikut ini Profil Irjen Pol Drs Djoko Poerwanto Kapolda Kalimantan Tengah.
Irjen Djoko Poerwanto (56) lahir pada 7 November 1967 silam di Pekalongan, Jawa Tengah.
Sejak 14 Oktober 2023 lalu mengemban amanat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah.
Irjen Pol Djoko Poerwanto lulusan Akpol 1989, berpengalaman dalam bidang reserse.
Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Kapolda NTB.
Riwayat Jabatan Irjen Djoko Poerwanto
- Pamapta Polres Bekasi
- Kanit Reserse Intel Polsek Pondok Gede
- Kapolsek Tambelang Polres Bekasi Polda Metro Jaya
- Wakasat Serse Polres Bekasi Polda Metro Jaya
- Kasat Serse Polres Bekasi Polda Metro Jaya
- Kabag Reserse Umum Polda Jambi
- Wakapolres Kerinci
- Kabag Ops Poltabes Jambi
- Kasubbag Seleksi Ditpers Polda Jambi
- Kanit I Reserse Umum Polda Jambi
- Kasat II Tipidkor Polda Jambi
- Kabag Analis Ditnarkoba Polda Jambi
- Kasubdit III Tipidkor Polda Jawa Tengah
- Pamen Bareskrim Polri (Penugasan Pada KPK)
- Kabagops Dittipidkor Bareskrim Polri (2012)
- Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri (2013)
- Wadirtipidkor Bareskrim Polri (2018)
- Dirtipidkor Bareskrim Polri (2019)
- Kapolda Nusa Tenggara Barat (2021)
- Kapolda Kalimantan Tengah (2023)
Harta Kekayaan Irjen Djoko Poerwanto
Berdasarkan penelusuran Tribun-Timur.com, harta kekayaan Irjen Djoko Poerwanto di Laporan LHKPN KPK pada periode 31 Desember 2023 senilai Rp926.000.000.
Irjen Djoko Poerwanto tercatat tak memiliki hutang.
2. Irjen Pol Didik Agung Widjanarko - Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK
Irjen Pol Didik Agung Widjanarko termasuk perwira tinggi (pati) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri
Saat ini ia menjabat sebagai Deputi pada bidang Koordinasi dan Supervisi di KPK yang diangkat pada 2022.
Sebelumnya Irjen Pol Didik Agung Widjanarko adalah Kapolres Ambon dan pernah menjabat sebagai Kabid Humas Polda Maluku.
Selama berkarier di KPK, Didik Agung memang jarang tersorot.
Didik Widjanarko pernah menduduki sejumlah jabatan penting di wilayah hukum Polda Maluku.
Diantaranya Kapolres Ambon dan Pp Lease, Kapolres Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabid Humas Polda Maluku.
Dengan jabatan sebagai deputi, maka tambahan 1 bintang akan terpasang di pundaknya.
Sebelum menduduki jabatan Deputi di KPK, Didik menjabat sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi I KPK.
Sejak Februari 2022, KPK telah melakukan seleksi terbuka melalui tim panitia seleksi (pansel) jabatan pimpinan tinggi untuk mengisi formasi dua jabatan tersebut.
"Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada Saudara-Saudara. Apakah Saudara-Saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam?,"tanya Firli dalam acara pelantikan seperti dipantau dari kanal YouTube KPK RI, Jumat.
Didik dan Wawan pun menjawab bersedia.
Kemudian, Firli melanjutkan pembacaan sumpah yang diikuti oleh kedua pejabat baru KPK itu.
"Ikutilah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," demikian sumpah tersebut.
Usai membaca sumpah, kedua pejabat KPK itu lalu membaca pakta integritas.
Pertama, bersedia mematuhi dan melaksanakan secara sungguh-sungguh ketentuan perundang-undangan dan kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dua, bersedia menghindari pertentangan kepentingan conflict of interest dalam melaksanakan tugas.
Tiga, bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila selama saya bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi ditemukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Empat, apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pakta integritas ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan siapapun juga," demikian Didik dan Wawan saat membacakan pakta integritas.
Kemudian, kedua pejabat tersebut menandatangani berita acara sumpah janji jabatan dan pakta integritas dengan disaksikan Firli.
Sementara itu, dalam sambutannya, Firli meminta Didik dan Wawan menguasai tugas pokok masing-masing, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
"Kepada Saudara berdua, Pak Didik Agung Widjanarko selaku Deputi Koordinasi dan Supervisi, kuasai tugas pokok Kedeputian Koordinasi dan Supervisi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK," kata Firli.
Kepada Wawan, dia juga berharap agar Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK dapat membangun budaya antikorupsi.
"Kami sungguh berharap sesungguhnya Indonesia telah begitu banyak upaya untuk memberantas korupsi, regulasi tidak kurang, aparat penegak hukum sudah dirasa cukup tetapi korupsi tetap ada sehingga pertanyaannya, kenapa korupsi masih ada? Perlu dijawab oleh Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat," jelasnya.
Hal itu, kata Firli, menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.
"Yaitu, mungkin saja karena penyelenggara negara, aparatur pemerintah, dan kita semua kurang memahami dan belum tertanamnya budaya antikorupsi.
Karena itu PR besar Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat membangun budaya antikorupsi, mengubah korupsi menjadi budaya antikorupsi," ujar Firli. (*)
3. Komjen Pol Setyo Budiyanto - Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
Komisaris Jenderal Polisi atau Komjen Pol. Drs. Setyo Budiyanto, S.H., M.H. adalah seorang perwira tinggi (Pati) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Komjen Setyo Budiyanto ditugaskan di luar struktur Polri.
Jenderal bintang tiga ini diamanahkan untuk menjabat sebagai Irjen Kementerian Pertanian RI.
Pada Maret 2024, Komjen Setyo Budiyanto dimutasi menjadi Pati Itwasum Polri untuk penugasan tersebut.
Sepanjang kariernya, Setyo Budiyanto juga sudah pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut).
Kehidupan pribadi
Baca juga: Butuh tenaga kerja terbaik untuk bisnismu? Cari di sini!
Komjen Setyo Budiyanto lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 29 Juni 1967.
Ia memiliki istri yang bernama Hj. Henny Setyobudi dan menganut agam Islam.
Setyo dan Henny dikaruniai tiga orang anak yang bernama Iptu Rheditya Alfa Hendy, S.Tr.K., S.I.K., Adrian Bagaskara, dan Amanda Tiara Ayu Putri Setyobudi.
Pendidikan
Komjen Setyo Budiyanto adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.
Di Akpol, Setyo satu angkatan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Komjen Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H.
Sederet pendidikan yang pernah ditempuhnya antara lain adalah PTIK (1996), SESPIM (2003), dan SESPIMTI (2012).
Nama lengkap berikut dengan gelarnya adalah Komjen Pol. Drs. Setyo Budiyanto, S.H., M.H.
Perjalanan karier
Karier Komjen Setyo Budiyanto sudah malang melintang di dalam kepolisian tanah air.
Berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.
Setyo tercatat pernah menjabat sebagai Wakapolres Lampung Utara, Kabag Ops Poltabes Bandar Lampung, Kapusdalops Polda Lampung, dan Kabag Strabang Biro Rena Polda Lampung.
Selain itu, Setyo Budi juga sempat menduduki posisi sebagai Kasat Tipikor Ditreskrim Polda Lampung, dan Kasat Tipikor Polda Papua.
Karier Komjen Setyo makin cemerlang setelah ia didapuk menjadi Kapolres Teluk Wandawa.
Pada tahun 2009, ayah tiga anak ini dipercaya menjadi Kapolres Biak Numfor.
Lalu, ia dimutasi sebagai Wadirreskrim Polda Papua pada tahun 2010.
Pada tahun 2011, Setyo Budiyanto kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua.
Setelah itu, ia sempat bertugas sebagai Penyidik Utama Biro Wassidik Bareskrim Polda dan Penyidik Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan.
Selain itu, Setyo juga pernah bertugas sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Tindak Pidana Ekonomi dna Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dan Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK.
Pada tahun 2020, Setyo Budiyanto kemudian dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Direktur Penyidikan KPK.
Satu tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur.
Lalu, Komjen Setyo ditunjuk sebagai Kapolda Sulut pada tahun 2022.
Barulah di tahun 2024 Komjen Setyo Budiyanto dimutasi menjadi Pati Itwasum Polri dalam rangka penugasan sebagai Irjen Kementan RI.
Harta kekayaan
Komjen Setyo Budiyanto tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp7,9 miliar.
Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada tanggal 11 Mei 2023.
4. Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendrajaya - Polisi Jenderal Gubernur Bali
Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya merupakan salah satu Perwira Tinggi Polri, seorang jenderal bintang dua asli kelahiran Singaraja, Bali.
Ia lahir pada tanggal 3 Juli 1966, sehingga saat ini ia berusia 57 tahun.
Sang Made Mahendra Jaya sempat bersekolah hingga kelas 4 SD di Singaraja, kemudian pindah ke Kupang, NTT karena ikut kedua orangtuanya yang kala itu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Setelah itu ia melanjutkan pendidikan SMP di Kupang lalu pindah kembali ke Singaraja hingga menamatkan SMA.
Setelah itu ia sempat kuliah di Universitas Udayana (Unud) selama setahun hingga ia diterima di Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1986.
Sang Made Mahendra Jaya merupakan lulusan Akpol tahun 1989 dan berpengalaman dalam bidang reserse.
Setelah mengikuti Akpol ia pun ditugaskan di Polda Nusra (Bali, NTB, NTT).
Ia telah menikah dengan drg. Ida Setiawati dan dikaruniai dua orang anak.
Kedua anak beliau yaitu bernama Sang Ayu Heninda Lestari dan Sang Made Satria Damara.
RIWAYAT JABATAN
-Kapolsekta Tamate Polres Kupang (1992)
-Kapolsekta Tamalate Poltabes Ujung Pandang (1997)
-Wakasat Reskrim Poltabes Ujung Pandang (1999)
-Kasat Serse Poltabes Ujung Pandang (2000)
-Wakapolres Pangkep Polda Sulsel (2001)
-Kasat IV Ditreskrim Polda Sulsel (2003)
-Penyidik Madya Unit V Dit. III/Tipikor dan WCC Bareskrim Polri (2004)
-Kapolres Nunukan Polda Kaltim (2007)
-Kapolres Paser Polda Kaltim (2008)
-Wakapoltabes Samarinda Polda Kaltim (2008)
-Penyidik Utama Tk. III Dit III/Tipidkor Bareskrim Polri[1] (2010)
-Dirreskrimsus Polda Bengkulu (2011)
-Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri (2014)
-Dirreskrimum Polda Bali (2016)
-Kasetum Polri[2] (2018)
-Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan, Hukum dan Pengawasan [3] (2019)
-Widyaiswara Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri (2020)
-Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum (2022)
Tak Pernah Menduga Jadi PJ Gubernur Bali
Ternyata menjadi Pj Gubernur Bali menurut pria yang berasal dari Singaraja ini merupakan hal yang tak terduga.
Terlebih ia mengawali karirnya di institusi kepolisian.
Ketika dihubungi oleh Tribun Bali melalui Zoom, Sang Mahendra mengatakan, menjadi Pj Gubernur ini merupakan hal yang tidak pernah ia pikirkan.
“Pertama tentu astungkara atas anugerah Sang Hyang Widhi Wasa melalui Pak Presiden saya diberikan amanah menjadi Pj Gubernur Bali. Tadinya terus terang saya tidak pernah berpikir ataupun mimpi dan membayangkan akan menjadi Pj Gubernur Bali karena saya lahirnya di Polisi, cita-citanya bukan menjadi Pj Gubernur. Sama sekali tidak terbayang tidak mimpi juga karena sebagai seorang polisi bukan ke sana arahnya tadinya,” jelasnya, Selasa (5 /9).
Dia mengatakan, ketika mendapatkan amanat untuk mengabdi di tanah leluhur, menurutnya, selain merupakan amanah dan kehormatan tentu ini merupakan tanggungjawab yang cukup besar.
Sebagai Pj Gubernur tentunya ia mengatakan harus mencurahkan segala pikiran, hati serta tenaganya untuk dapat melaksanakan tugas sebagai Pj Gubernur.
“Beban berat niki yang harus saya laksanakan,” imbuhnya.
Ia pun tak menampik tentunya ada kebahagiaan ketika ia dipilih menjadi Pj Gubernur Bali.
Namun menurutnya pekerjaan menjadi seorang Gubernur tidak mudah dan merupakan pekerjaan yang menuntut tanggungjawab besar.
Sehingga ia di satu sisi merasa senang, namun di satu sisi juga ini merupakan challenge (tantangan) baru baginya karena akan ada ujian-ujian.
Terlihat haru saat dilantik, Sang Mahendra mengatakan karena menjabat sebagai Pj Gubernur Bali merupakan hal yang tidak pernah terbayangkan baginya terlebih bermimpi juga tidak.
Ia pun juga mengucapkan rasa terima kasihnya dengan Presiden, Wakil Presiden, para Menteri dan pimpinan lembaga yang sudah memberikan amanah kepercayaan ini kepadanya.
Selain itu ia juga berterimakasih kepada Gubernur Bali sebelumnya, Wayan Koster serta segenap pimpinan dan anggota DPRD juga masyarakat Bali.
Sang Mahendra sebelumnya sempat ikut Petrus Reinhard Golose yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Bali untuk memerangi kasus premanisme di Bali.
Kepada Tribun Bali, Sang Made mengatakan ia lebih banyak ditempatkan di Bareskrim.
Sehingga ia juga dapat kesempatan bertugas di Bali sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum selama 1 tahun 8 bulan.
“Pada waktu itu Kapolda saya Pak Petrus Golose. Jadi saya ditugaskan oleh beliau untuk sikat habis premanisme di Bali. Setelah itu kembali ke Mabes Polri. Di situ kemudian, Pak Tito Kapolri mendapatkan amanah sebagai Mendagri. Saya ikut beliau sebagai staf khusus. Lanjut kemudian saya sempat ke Sestim sebentar. Kemudian kembali lagi menjadi Staf Khusus. Saya percaya daerah saya taksunya luar biasa. Kalau memang langit Bali, pertiwi Bali memanggil, ya saya ke sana,” ujarnya.
Tentunya ia tak ingin lagi ditemukan tindakan-tindakan premanisme lagi di Bali, karena hal tersebut tidak bagus untuk Bali.
Orang datang ke Bali, kata Sang Mahendra, harus merasa aman dan nyaman.
Tidak khawatir adanya gangguan.
Tentunya di sini peran penegak hukum dibantu Polri dan TNI dan semua pihak ia ajak untuk berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan di Bali.
Ketika ditanya kapan akan ke Bali dan menjalankan tugasnya sebagai Pj Gubernur, Sang Mahendra menjawab kemungkinan ia ke Bali, Kamis (7/9).
“Yang jelas sejak tadi dilantik secara resmi saya sudah menjabat sebagai Pj Gubernur Bali. Artinya saya sudah bertugas. Rencananya tanggal 7 September saya ke Bali,” katanya. (*)