Lembaga tersebut diketahui baru dibentuk pada Agustus 2024.

Terakhir, Presiden akan melantik Plt Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rizka Andalusia sebagai Kepala BPOM Definitif. 

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, perombakan kabinet masih bisa terjadi jika diperlukan. Hal itu disampaikan Presiden pada pekan lalu merespons isu reshuffle yang kembali mengemuka.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan (bisa terjadi)," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Training Center PSSI Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024) sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas TV.

"Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif," tegas Jokowi.

Reaksi PDIP

Isu perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Jokowi-Maruf beredar lagi.

Perombakan kabinet atau reshuffle kabinet itu memanas lagi jelang berkakhirnya masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Sejumlah menteri dikabarkan akan diganti diantaranya Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM.

Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Chico Hakim mengatakan, pihaknya belum mendengar isu reshuffle Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Yasonna diisukan akan digantikan mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) sekaligus politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas.

Chico berharap, kalaupun terjadi reshuffle tetapi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

"Kami belum mendapat info terkait ini. Namun tentunya harapan kami reshuffle kabinet di akhir-akhir mada jabatan Presiden Joko Widodo ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja," kata Chico saat dikonfirmasi, Selasa (13/8/2024).

Dia menegaskan, Pemerintahan Jokowi harus fokus membenahi persoalan mendesak, seperti ekonomi rakyat, biaya kuliah atau biaya sekolah serta harga kebutuhan pokok yang terus meroket.

"Termasuk biaya kuliah yang tinggi, biaya sekolah yang tinggi, biaya kebutuhan pokok yang begitu meroket dan banyak hal lagi. Terkait dengan percepatan dalam tanda kutip pembangunan IKN yang perlu juga dievaluasi," ujar Chico.