Pilgub NTT 2024

Fix Hanura - PDIP Koalisi Usung Calon Gubernur NTT, Elektabilitas Jagoan di Bawah Melki Lena-Gabriel

Editor: Ansar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sekretaris DPD Hanura NTT Elias Koa mengatakan, saat ini sudah ada kesepakatan bersama antara elite Hanura dan PDIP di level pusat.

TRIBUN-TIMUR.COM - Beberapa bakal calon gubernur diprediksi bertarung di di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT. 

Paratai politik pun sudah menyiapkan bakal calon yang akan diusung di Pilgub NTT 2024.

Komunikasi antar parpol untuk menentukan sosok calon gubernur-wakil gubernur sedang digodok.

Dua partai yang sedang komuninasi adalah Hanura dan PDI Perjuangan.

Hanura mengungkapkan DPP sejalan dengan PDIP di Pilkada NTT 2024.

Sekretaris DPD Hanura NTT Elias Koa mengatakan, saat ini sudah ada kesepakatan bersama antara elite Hanura dan PDIP di level pusat.

Tinggal, melihat momentum yang tepat untuk mengumumkan itu. 

"Soal kesepakatan, komitmen antara PDI Perjuangan dan Partai Hanura kan sudah selesai di DPP," kata Elias, Senin 29 Juli 2024.

Elias memastikan Ketua DPD Hanura Refafi Gah akan berpasangan dengan kandidat dari PDIP dalam kontestasi Pilgub NTT.

Elias menyebut, Refafi Gah perlu membuat keputusan yang tepat dengan berbagai pertimbangan. 

"Itu sudah pasti lah," kata dia. 

Dia menyebut, keputusan itu bukan hal kecil sehingga tidak bisa terburu-buru menyampaikan ke publik.

Kajian yang mendalam dari Refafi menjadi penting dalam rangka keputusan yang mengakomodir kepentingan partai. 

Sebelumnya, Sekjen Hanura Benny Rhamdani meminta Refafi Gah untuk membuat keputusan satu pekan ke depan.

Ia menyebut, Refafi memenuhi unsur pencalonan versi Hanura. 

"Kita ingin mengedepankan kader partai internal yang tentu memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin. Kita serahkan kembali ke yang bersangkutan," jelasnya.

Benny mengatakan, Refafi Gah diminta DPP untuk maju sebagai calon Wakil Gubernur NTT.

Refafi Gah merupakan anggota DPRD periode 2019-2024.

Ia kembali terpilih menjadi anggota dewan provinsi NTT lima tahun mendatang. 

Adapun PDI Perjuangan telah mengusung Ansy Lema sebagai calon gubernur NTT.

Anggota DPR RI ini juga terpilih kembali untuk lima selanjutnya.

Keputusan bertarung di Pilgub NTT mengharuskan Ansy Lema mengundurkan diri.

Hal yang sama akan berlaku juga bagi Refafi Gah jika memutuskan ikut dalam Pilkada ini. 

Merujuk hasil survei SMRC pasangan Ansy Lema - Refafi Gah mengantongi 21,7 persen keterpilihan.

Perolehan itu dibawa Melki Laka Lena - Gabriel Beri Bina, pada angka 34,3 persen.

Sedangkan pasangan Simon Petrus Kamlasi-Andre Garu meraih 22,0 persen. 

Dalam simulasi ini, tercatat sebanyak 21,6 persen responden yang belum menentukan pilihan atau masih ragu-ragu. 

Ansy Lema dan Refafi Gah pernah menyatakan kesiapan mengamankan perintah partai di Pilgub NTT.

Kala itu kedua bersilaturahmi di kantor Hanura NTT, pertengahan Juli 2024.

“Saya tidak akan melangkah sebelum ada perintah. Tapi pertemanan ini harus terus kita jaga dan kita bina. Saya senang ada bersama Hanura,” kata Ansy Lema, alumni Magister Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia itu.

“Sebagai kader, saya ikut perintah ibu (Megawati Soekarnoputri). Apa yang diperintahkan, itu yang saya jalankan,” tambahnya.

Sejauh ini komunikasi dan pertemuan jarang terjadi namun melalui partai terus terjalin.

“Tidak ada hambatan dalam berkomunikasi. PDIP adalah partai yang inklusif, terbuka dan lintas batas. Sehingga komunikasi ini terus dilakukan,” pintanya.

Ia menegaskan bahwa dirinya bisa bekerjasama dengan siapa saja tetapi untuk calon gubernur memang tergantung keputusan ketua umum.

“Rumah Hanura ini merupakan yang pertama saya datangi setelah mendapat surat tugas dari PDIP,” tegasnya.

Ketua DPD Partai Hanura NTT, Refafi Gah mengatakan, menghadapi dinamika politik saat ini tentu banyak pertimbangan yang diambil berdasarkan pertimbangan bersama keluarga, termasuk anak dan istrinya.

Selain itu, ia juga akan menyampaikan kepada pimpinan partai. Niatnya untuk mengundurkan diri telah disampaikan kepada pimpinannya namun ketua umum menolak untuk dibahas di Jakarta.

“Kami sebagai kader partai harus taat asas dan satu komando. Apa yang diputuskan ketua umum harus dilaksanakan,” kata dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Pos-Kupang.com

Berita Terkini