Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan tugas yang akan dikerjakan Thomas Djiwandono, usai dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
Ia mengungkapkan, kehadiran Thomas di Kementerian Keuangan akan fokus dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.
"Jadi kita memang sedang menyusun APBN 2025, fokusnya Mas Thomas akan ikut di dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut," ungkap Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/7).
"Ini kan sekarang dalam tahap penyusunan berdasarkan pembahasan DPR yang sudah dilakukan," sambungnya.
Sri Mulyani mengungkapkan, naskah penyusunan RAPBN ditargetkan dapat rampung dalam waktu dekat.
Dan nantinya naskah tersebut akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk dibacakan saat agenda Nota Keuangan APBN 2025, dan dibacakan dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada16 Agustus 2024 mendatang.
Baca juga: Dilantik Wamenkeu, Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Ucapkan Kalimat Mendengar Musibah
Dengan hadirnya Thomas di Kemenkeu, Sri Mulyani berharap dapat memuluskan transisi Pemerintah sekarang dan yang akan datang, dalam hal ini Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Tentu dengan masuknya mas thomas di sisi akan membuat seluruh komunikasi menjadi lebih mudah," pungkasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini memiliki dua Wakil Menteri setelah Thomas Djiwandono dilantik.
Sebelumnya, Menkeu sudah ada Wakil Menteri yakni Suahasil Nazara.
Mensesneg Pratikno menyebut adanya dua wakil menteri tidak hanya di Kementerian Keuangan saja.
"Wamen kan memang tidak ditentukan (jumlahnya) dalam peraturan presiden (perpres) kelembagaan. Bukan hanya di Kementerian Keuangan," ujar Mensesneg Pratikno.
"Dan ingat pada periode yang lalu Wamenkeu kan ada 2, Kementerian BUMN dulu juga Wamennya 2, jadi nggak ada sesuatu yang baru," tambahnya.
Pratikno menyebut pembagian tugas antara Tommy yang dilantik sebagai Wamenkeu II dan Wamenkeu I Suahasil Nazara. Tommy, kata Pratikno, akan mengawal APBN 2025.
"Ini kan bagian dari keberlanjutan pak Suahasil tugasnya mengawal pelaksanaan APBN tahun 2024 sedangkan pak Tommy ditugaskan untuk menyiapkan, mengawal penyiapan APBN 2025. Jadi oleh karena itu, ini bagian dari keberlanjutan," imbuhnya.
Siap Mundur
Thomas Djiwandono menegaskan dirinya siap mundur dari jabatan Bendahara Umum Partai Gerindra, usai dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
Dalam kesempatan tersebut, Thomas juga mengaku akan mengikuti segala ketentuan yang ada di kantor barunya.
"Tentunya saya akan mengikuti semua ketentuan yang berlaku," ungkap Thomas di Kantor Kemenkeu. "Jadi hal itu (ditegaskan) setelah rapat dengan Pak Sekjen Kemenkeu. Saya akan mengikuti semua ketentuan yang berlaku termasuk kalau mundur dari jabatan sebagai bendahara umum Gerindra," sambungnya.(Tribun Network/ism/wly)
Makan Siang Gratis
Pagu anggaran untuk program Makan Siang Gratis sebesar Rp71 triliun dan telah masuk dalam APBN 2025.
Hal ini sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani saat konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 24 Juni 2024 lalu.
"Untuk tahun pertama pemerintahan beliau (Prabowo Subianto) tahun 2025 telah disepakati alokasi (makan siang gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," katanya dikutip dari Kompas.com.
Adapun angka tersebut berasal dari hasil koordinasi antara pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tim sinkronisasi dari presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Dalam kesepakatan tersebut, program makan siang gratis atau kini disebut makan bergizi gratis bakal dilaksanakan bertahap.
Sri Mulyani menuturkan hal itu dilakukan demi tidak membebani pos belanja APBN.
"Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan, bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap," kata Sri Mulyani.
Berdasarkan keputusan ini, maka hitung-hitungan anggaran makan bergizi gratis antara pemerintah dan tim Prabowo berbeda.
Dikutip dari Kompas.com, pada 22 Februari 2024, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko sempat menuturkan, program ini membutuhkan biaya sebesar Rp 100-120 triliun untuk tahun pertama.
"Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program diperikrakan sekitar Rp 50 triliun hingga 60 triliun," ujarnya.
Selain itu, Budiman juga sempat menyebut anggaran untuk program makan bergizi gratis ini tidak hanya berasal dari APBN saja, tetapi juga berkolaborasi dengan industri pangan dan BUMN pangan.
Dia mengungkapkan kedua sektor tersebut ditargetkan membiayai 40-50 persen dari kebutuhan modal produksi pangan.
"Diperkirakan terjadi penghematan hingga 40-50 persen adri kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN jika hanya melakukan pembelanjaan hilir," tuturnya.
Adapun ke-17 program prioritas Prabowo sebagai berikut:
1. Mencapai swasembada pangan
2. Memberantas kemiskinan
3. Memberantas korupsi
4. Meningkatkan layanan kesehatan dan obat untuk rakyat
5. Memperkuat pertahanan negara
6. Mencapai swasembada air
7. Mencapai swasembada energi
8. Menyempurnakan penerimaan keuangan negara
9. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
10. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi
11. Menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
12. Memberantas narkoba
13. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN
14. Memperkuat pendidikan, sains dan teknologi
15. Melakukan reformasi politik, hukum dan birokrasi
16. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
17. Melestarikan seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga.(*)