TRIBUN--TIMUR.COM - Persoalan peretasan data pada Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus menjadi perbincangan hangat.

Kebocoran data ini masih belum pulih sepenuhnya, dan Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya menjaga data dengan melakukan back-up secara berkala.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), Semuel Abrijani Pangerapan, baru-baru ini mengundurkan diri dari jabatannya per tanggal 1 Juli 2024.

Langkah ini diambil sebagai tanggung jawab atas peristiwa peretasan Pusat Data Nasional (PDN).

"Karena semua ada waktunya, ini saatnya saya untuk berpisah. Saya mengajukan pengunduran diri secara lisan pada tanggal 1 Juli kemarin dan sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Menteri Kominfo," ujar Semuel.

Peretasan yang dilakukan oleh kelompok "Brain Cipher" menyebabkan PDN masih mengalami gangguan teknis yang belum pulih sepenuhnya.

Dampaknya pun cukup luas, seperti:

1. Cetak Paspor: Lebih dari 12 ribu paspor belum dapat dicetak, mengganggu layanan percepatan dan pengambilan paspor di Imigrasi Kemenkumham.

2. Deportasi Diaspora: Diaspora di luar negeri dengan paspor expired dan masa residensi habis terancam deportasi.

3. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK): Data lebih dari 800 ribu penerima KIPK hilang tanpa backup.

4. Beasiswa Dosen: Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia untuk dosen ke luar negeri terkendala, meskipun jadwal kuliah di luar negeri tidak berubah.

5. Beasiswa Pintar Indonesia (BPI): Cairan terlambat di Amerika, Asia, Eropa, dan Australia, dengan biaya hidup berisiko denda.

6. Aplikasi SRIKANDI: Tidak dapat diakses untuk pengarsipan nasional.

7. PPDB: Verifikasi data Penerimaan Peserta Didik Baru terganggu di berbagai daerah.

8. Halal UKMK: Sertifikasi halal untuk UMKM terhambat karena portal ptsp.halal.go.id mati.

9. NISN (Nomor Induk Siswa Nasional): Tidak dapat diakses, menyebabkan verifikasi data mahasiswa baru terhambat.

10. Dokumen dan transaksi penting: Data di 282 kementerian dan lembaga tidak dapat diakses.

11. Surat-menyurat: Dilakukan secara manual di berbagai pemerintah daerah karena gangguan e-mailing.

12. Jamaah Umrah: Terancam gagal berangkat ke Tanah Suci karena masalah paspor dan visa.Antrean panjang di imigrasi bandara karena penanganan manual oleh petugas.

13. Sinkronisasi KIPK: Data di 210 kampus negeri untuk jalur mandiri tidak bisa disinkronkan.
Pengajuan jenjang jabatan akademik untuk PTS tertutup sejak 20 Juni.

14. Registrasi NPWP terpapar dampak.

15. WNA yang baru bekerja di Indonesia tidak bisa mendaftar NPWP karena terkait imigrasi.

16. Gangguan pada website otorita Ibukota Nusantara (IKN) karena dampak peretasan PDN.

17. Dapodik (Data Pokok Pendidikan).

18. Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil).

Ini adalah daftar dampak yang teridentifikasi setelah peretasan pada server PDN Kominfo.