Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Sekelompok demonstran tiba-tiba mendatangi markas Polda Sulsel di Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulsel, Senin (1/7/2024) pagi.
Demonstran yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa di Sulawesi Selatan tersebut datang dengan mengendarai truk tronton.
Orator berdiri di atas truk sambil meneriakkan aspirasi, namun tak jelas aspirasinya.
Di moncong truk, terpampang spanduk bertuliskan nama kelompok demonstran.
Demonstran tersebut langsung masuk ke halaman Mapolda Sulsel beserta truk trontonnya.
Sebuah panser Anoa TNI mengekor.
Mereka tak diadang polisi yang sedang bertugas, bahkan pintu pagar dibuka lebar-lebar.
Di halaman Mapolda Sulsel sedang berlangsung peringtan HUT Bhayangkara ke-78.
Mereka yang hadir pada upacara peringatan ulang tahun kepolisian itu seperti terkejut atas momen ini.
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian Djajadi tampak memerhatikan demonstran.
Baca juga: Kado HUT 78 Bhayangkara di Sulsel, Kapolda dan Wakapolda Sama-Sama Berpangkat Jenderal Bintang 2
Beberapa saat setelah berada di dalam Mapolda Sulsel, demonstran langsung mengubah orasi menjadi nyanyian ucapan selamat ulang tahun.
Ternyata demonstrasi ini merupakan kejutan ulang tahun dari Kodam XIV/Hasanuddin ke Polda Sulsel.
Sosok di balik pembuat kejutan itu adalah Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun.
Bobby merupakan lulusan Akmil 1992, sedangkan Andi Rian lulusan Akpol 1991.
• Kado HUT ke-78 Bhayangkara, Sulsel Punya Jenderal Baru Frans Barung Mangera
Di upacara tersebut, Bobby tampak akrab dengan Andi Rian seniornya.
Selain di Makassar, peringatan HUT Bhayangkara juga berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta, Senin sore.
HUT Bhayangkara 2024 mengusung tema "Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas".
Hari Bhayangkara diperingati setiap 1 Juli. Tahun ini HUT ke-78 Bhayangkara jatuh pada Senin 1 Juli 2024.
Hari Bhayangkara adalah peringatan lahirnya Kepolisian Nasional yang diambil dari momentum turunnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 1946.
Istilah Bhayangkara diambil dari nama pasukan elite pada masa kerajaan Majapahit.
Pasukan Bhayangkara terdiri atas 15 pengawal raja yang saat itu adalah Jayanegara. Pasukan elite tersebut dipimpin oleh Gajah Mada.
Hari Bhayangkara dilatarbelakangi kondisi Korps Kepolisian Indonesia yang terpisah-pisah pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang.
Pada masa itu terdapat berbagai macam Kepolisian di antaranya Velid Politie (Polisi Lapangan), Stands Politie (Polisi Kota), Cultur Politie (Polisi Pertanian) dan Bestuurs Politie (Polisi Pamong Praja).
Namun, pada saat itu jabatan penting (Top Management) yang diemban pada Kepolisian masih dipegang oleh pejabat yang berasal dari Kolonial Belanda sementara warga pribumi hanya terbatas pada jabatan pelaksana lapangan.
Kemudian saat masa pendudukan Jepang, kepolisian dibagi-bagi berdasarkan wilayah.
Ada kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera dengan pusat di Bukittinggi, Kepolisian Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang pusatnya ada di Banjarmasin.
Saat masa penjajahan Jepang, kepolisian dipimpin oleh warga Indonesia, akan tetapi masih didampingi pejabat Jepang yang pada praktiknya lebih memegang kuasa.
Usai kemerdekaan Indonesia 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) dan melantik R. S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN) oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 September 1945.
Kala itu, kepolisian masih ada di bawah Kementerian Dalam Negeri bernama bernama Djawatan Kepolisian Negara untuk urusan administrasi. Akan tetapi pertanggungjawaban operasional dilakukan kepada Jaksa Agung.
Setelah itu Djawatan Kepolisian Negara mengalami perubahan sesuai dengan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D. tahun 1946.
Pada 1 Juli 1946 diputuskan korps kepolisian yang berada di daerah-daerah menjadi satu kesatuan secara nasional di bawah pemerintahan Republik Indonesia.
Adapun dipilih nama Bhayangkara karena diambil dari stilah yang digunakan Patih Gajah Mada dari Majapahit untuk menamai pasukan keamanan yang ditugaskan menjaga raja dan kerajaan.
Hari Kepolisian harus diperingati dengan upacara setiap 1 Juli di masing-masing kantor Polisi pada wilayah Kota/Kabupaten maupun Provinsi.
Pelaksanaan peringatan Hari Kepolisian Negara diatur menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara 30 Juni 1959 Nomor Pol:3/4/Sek.(*)