TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menyebut, pemerintah tengah memaksimalkan capaian target penurunan stunting di tahun 2024 ini.

Meski demikian, ada peluang tahun depan, target 14 persen tersebut bakal direvisi.

"Target kita maksimalkan di 2024 ini. Target 14 persen ini sangat ambisius, karena itu nanti kita lihat hasilnya tahun 2024 seperti apa (capaian stunting)," ujar Muhadjri Effendy saat ditemui usai peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas ke-31) di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/6).

Ia mengatakan, pemerintah telah berupaya keras untuk menurunkan angka stunting di Tanah Air.

Usahanya melalui kolaborasi dan koordinasi seluruh kementerian dan lembaga.

Bahkan, sesuai arahan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, pemerintah melakukan gerakan intervensi serentak penimbangan dan pengukuran tinggi bayi di posyandu seluruh Indonesia dan dikerjakan di sepanjang Juni ini.

Hal itu dilakukan dalam upaya merespon angka stunting hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2024 bahwa angka stunting turunnya sangat tipis, yaitu 0,1 persen, dari 21,6 persen menjadi 21,5 persen.

"Tinggal sedikit lagi mendekati 100 persen (penimbangnnya) dan ini bisa dijadikan tolak ukur penanganan stunting ke depan," tuturnya.

Kepala BKKBN, Hasto mengatakan, tantangan penurunan stunting adalah mengubah mind-set masyarakat karenanya intervensi gizi sensitif dan spesifik merupakan intervensi yang tepat dalam upaya penurunan stunting.

Baca juga: Peran Aktif Seluruh Komponen Masyarakat Berhasil Turunkan Angka Stunting di Palopo

Mengutip BKKBN, intervensi gizi spesisfik adalah mengintervensi secara langsung bagaimana pemenuhan gizi ibu hamil sampai bayi berusia 23 bulan.

Sedangkan intervensi sensitif adalah intervensi yang secara tidak langsung memengaruhi kejadian stunting, misalnya perbaikan pola asuh, pemberian bantuan sosial, penyediaan sarana air bersih dan jamban yang sehat.

"Kenapa penurunan stunting itu sangat penting? Karena hari ini mengukur kualitas SDM yang paling dekat adalah Human Capital Index (HCI). HCI mencerminkan angka, seberapa besar kemampuan seseorang bila bekerja di satu institusi, dan (seberapa) mempunyai daya ungkit secara capital," tutur dr Hasto. 

Anggaran Stunting Maros Rp5 M Tapi Kasus Naik

Anggaran Rp5 miliar untuk menekan angka stunting di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) belum memberikan hasil signifikan.

Kasus stunting di Maros malah bertambah.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Maros, tercatat 3.055 kasus stunting hingga periode Februari 2024.

Kepala DP3A Maros, Andi Zulkifli Ridwan Akbar mengatakan angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan periode tahun sebelumnya.

“Untuk periode Februari tahun 2023, sebanyak 2.784 kasus terdapat kenaikan untuk Februari 2024,” sebutnya, Senin (24/6/2024).

Ia menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan angka stunting di Kabupaten Maros mengalami peningkatan.

Salah satunya banyak ibu hamil yang jarang melakukan pemeriksaan karna beranggapan kondisi sehat.

Kemudian pola hidup yang tidak sehat karena konsumsi makanan yang serba instan.

“Selanjutnya keluarga yang merokok padahal terdapat ibu hamil dan balita,” tambahnya.

Mantan camat Turikale ini menjelaskan sejumlah cara dilakukan untuk menekan angka stunting.

Seperti memaksimalkan kunjungan ke posyandu untuk sasaran calon pengantin (catin), ibu hamil dan balita/baduta.

“Ditambah penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pola hidup sehat di keluarga seperti Dapur Sehat Atasi Stunting dan KTR,” tuturnya.

Ia menambahkan anggaran penanganan stunting di Maros yakni Rp5 miliar.

“Dalam bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) khusus edukasi, penyuluhan dan sosialisasi karena kami menangani intervensi sensitif dan intervensi spesifik,” tutupnya.

Khusus tahun ini pihaknya menargetkan angka stunting bisa menurun hingga 18 persen berdasarkan survei kesehatan nasional.

Saat ini, Kabupaten Maros masih berada di angka 34 persen pada survei kesehatan nasional.

Anggaran Stunting di Makassar

Pemerintah Kota Makassar mengalihkan anggaran sosialisasi stunting untuk kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) 

Hal tersebut merupakan instruksi dari Wali Kota Makassar Danny Pomanto untuk mengefektifkan kegiatan pencegahan stunting. 

Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) Kota Makassar, Syahruddin mengatakan, pihaknya telah menyikapi instruksi tersebut. 

Baru-baru ini, Dalduk KB bersama Dinas Kesehatan mengumpulkan seluruh lurah se Kota Makassar di Lt 2 Ruang Sipakalebbi Balai Kota Makassar, Jl Ahmad Yani. 

"Kita sudah rapat bersama lurah, kepala puskesmas dalam rangka tindak lanjuti anggaran dana keluraha pada kegiatan penanggulangan stunting dan TB," ucap Syahruddin, Minggu (23/6/2024). 

Untuk pengalihan kegiatan tersebut, para lurah membutuhkan petunjuk pelaksanaan juklak) dan petunjuk teknis (juknis). 

Apalagi, untuk kegiatan ini harus berkoordinasi lebih dulu kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 

"Sehingga sebelum dirubah DPA, dibuat dulu juknis apa saja yang dilakukan, jenis makanan apa yang akan kita berikan, siapa yang mau diberikan dan siapa yang membagikan," jelas Allu-sapaan Syahruddin. 

Adapun anggaran penanganan stunting tiap tahunnya sebesar Rp50 juta per kelurahan. 

Anggaran tersebut diestimasi hanya bisa menyasar 10 anak per tahunnya untuk pemberian makanan tambahan. 

Selain itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto juga menginginkan penanganan tuberkulosis (TB) dilakukan dengan efektif. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin mengatakan tiga item yang akan dilakukan adalah edukasi, skrining, serta pendampingan untuk pengawas minum obat (PMO).

“Jadi kita akan maksimalkan pada tiga item tersebut,” ungkap wanita yang akrab disapa dr Ida itu.

Dia mengatakan pihaknya tinggal melaksanakan tiga kegiatan tersebut. Jadi nantinya pada saat pelaksanaan skrining ditemukan warga yang menderita TB, akan langsung ditindaklanjuti dengan pengobatan.

Tahun ini, kata dr Ida, Pemkot Makassar menargetkan 8000 pengidap TB yang ditemukan dan diberi tindakan pengobatan.

2 Kelurahan di Palopo Zero Stunting

Pemerintah Kota Palopo lakukan intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu Pepaya, Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kamis (13/6/2024).

Kegiatan itu dihadiri Penjabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani dan Penjabat Ketua TP PKK Kota Palopo, Hasnawati.

Camat Mungkajang, Latif Muhammad Abduh mengatakan ada dua kelurahan di Kecamatan Mungkajang yang bebas stunting.

"Di Kecamatan Mungkajang ada empat kelurahan, dua diantaranya yakni  Latuppa dan Murante dinyatakan zero stunting," kata Latif, Kamis (13/6/2024).

Namun, untuk kelurahan Mungkajang dan Kambo masih ada beberapa orang yang stunting sehingga pihaknya melakukan intervensi.

Ia berharap dengan adanya kegiatan intervensi stunting, seluruh wilayah di Palopo terkhusus Kecamatan Mungkajang bisa zero stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, Irsan Anugrah mengatakan posyandu di Kota Palopo diperintahkan untuk melakukan intervensi pencegahan stunting.

Hal itu dilakukan karena adanya perbedaan antara data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) dengan e-PPGBM.

"Hasil intervensi nantinya akan dijadikan acuan, sehingga seluruh Puskesmas diharap menimbang seluruh berat badan Balita di Kota Palopo," ujar Irsan Anugrah, Kamis (13/6/2024).

Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani mengaku senang dengan adanya kelurahan yang zero stunting di Palopo dan berharap tidak ada penderita baru lagi.(*)