Baca tanpa iklan
Sederet masalah tersebut juga diperparah dengan turunnya pendapatan dan daya beli masyarakat kebanyakan akibat semakin terbatasnya kesempatan kerja dan terjadinya PHK semakin meluas.
Persoalan lainnya, adanya masalah dari sisi fiskal yg semakin terbatas, tercermin dari tren penerimaan negara yang bertumbuh rendah.
“Sehingga mau tidak mau akan berkurang belanja fiskal untuk program-program pembangunan pemerintah,” katanya.
Olehnya, Prof Marsuki menilai semua hal-hal tersebut mau tidak mau, harus mampu ditangani secara terencana, baik secara bersama oleh otoritas kebijakan strategis, maupun secara sendiri sesuai peran dan fungsinya.
Jika tidak, kata dia, akan membuat perekonomian nasional dan daerah mengalami kesulitan cukup signifikan.
Prof Marsuki juga menilai pemerintah bersama otoritas kebijakan strategis lainnya perlu mencari cara efektif untuk mengatasi masalah tersebut secara terencana dan terkoordinasi.
Lebih rinci, ia meminta pemerintah jangan menaikkan pajak-pajak dan harga komoditas strategis BBM.
Termasuk harus menekan program kerja bersifat pencitraan memerlukan subsidi anggaran besar yang tidak mempunyai efek perbaikan pada kondisi bisnis dan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah jangan memaksakan kebijakan yang bersifat jangka panjang dengan proyek-proyek mercusuar yang memerlukan anggaran besar, apalagi tidak dibutuhkan masyarakat saat ini,” kata Prof Marsuki.
Ia juga meminta pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan bersifat kontroversial yang bisa membuat masyarakat tidak percaya pada pemerintah dan otoritas kebijakan.
“Sebab hal tersebut akan menciptakan suasana tidak kondusif bagi masyarakat kebanyakan, terutama para pelaku ekonomi strategis, pengusaha dan pemilik aset yang berpotensi mendorong mereka berspekulasi di tengah kesulitan perekonomian nasional dan daerah yang akan terjadi,” tambah Prof Marsuki.(*)