Personel Polisi Militer TNI disebut berjaga di sejumlah titik di area Kejagung.

Seorang petugas keamanan Kejagung menyebutkan, personel Polisi Militer disiagakan di area gedung Kejaksaan Agung, khususnya di gedung tempat Febrie berkantor.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar mengakui ada penjagaan yang melibatkan personel Polisi Militer di Kejagung.

Namun, kata dia, pengamanan personel Pom TNI itu dilakukan karena Kejagung dan TNI telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 4 Tahun 2023 dan Nomor NK/6/IV/2023/TNI pada 6 April 2023.

"Ruang lingkup MoU tersebut ada pada Pasal 7, di antaranya adalah penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan, seperti Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) dan dukungan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan," kata Gumilar.

Gumilar menyebutkan, pengamanan yang dilakukan Polisi Militer sudah dilaksanakan jauh sebelumnya, dalam rangka mendukung giat penegakan dan hukum.

"Karena kami di sana ada Jampidmil," tutur Kapuspen TNI.

Perlu Terbuka Kabar peristiwa pembuntutan Febrie oleh anggota Densus 88 telah sampai ke telinga anggota DPR RI.

Namun demikian, mereka umumnya belum mendapat informasi resmi dari Kejagung maupun Polri mengenai duduk perkara kasus ini.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut masih menunggu informasi resmi terkait kejadian yang sebenarnya sehingga mengetahui duduk perkaranya dan tidak menimbulkan spekulasi.

"Hingga saat ini kami belum mendapat informasi resmi mengenai berita tersebut, yang kami dapat hanyalah dari isu-isu di whatsApp grup ya. Kami menunggu informasinya seperti apa, duduk masalahnya seperti apa," kata Habiburokhman dikutip dari Kompas TV, Minggu.

Ia pun menyarankan agar semua pihak tidak terburu-buru mengambil asumsi dan membuat kesimpulan atas kabar penguntitan tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan juga mengaku sudah mendengar kabar penguntitan ini.

Tetapi, dirinya belum mendapatkan informasi resmi dari Kejagung maupun Mabes Polri.

"Seandainya itu benar terjadi ini sangat memprihatinkan," ucap dia jelang penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P.

Sementara, pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto meminta Polri, khususnya petinggi Densus 88 memberikan penjelasan soal peristiwa penguntitan ini.

"Densus 88 tentu bergerak bukan atas inisiatif masing-masing personel. Ada yang memerintahkan. Siapa dan apa motifnya tentu bisa dijelaskan oleh Kadensus 88," kata Bambang.

Menurut Bambang, klarifikasi diperlukan guna mencegah berbagai macam spekulasi liar di masyarakat.

"Apakah benar mereka adalah timnya, atau hanya digerakkan oleh oknum saja? Oknumnya siapa tentu juga bisa dijelaskan agar tak memunculkan pretensi berbagai macam di Masyarakat," ucap Bambang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com