TRIBUN-TIMUR.COM, JENEPONTO – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto kunjungan kerja ke Komisi V DPR RI, Selasa (14/5/2024).

Ketua Komisi III DPRD Jeneponto Khaidir Adi Saputra secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady.

Politisi senior Golkar itu dinilai telah memberi banyak kontribusi untuk warga Jeneponto.

"Terima kasih kepada Bapak Hamka B Kady atas bantuan program yang banyak dirasakan langsung oleh masyarakat Jeneponto, mulai dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah hingga Jembatan Penyebrangan," kata Khaidir, Rabu (15/5/2024).

Kepada Hamka B Kady, Khaidir melaporkan kondisi irigasi Kelara (Kecamatan Kelara, Jeneponto) yang terhubung dengan irigasi Karalloe (Kecamatan Karalloe, Kabupaten Gowa) mengalami kerusakan akibat longsor.

Sehingga pada saat masa tanam tahap pertama, masyarakat terancam gagal panen.

"Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan–Jeneberang beserta Dinas SDA Provinsi melakukan penanganan secara darurat, namun belum maksimal sehingga debit air terus berkurang," ujar Khaidir.

Baca juga: Hamka B Kady: Anggaran Stadion Baru Sudiang Bersumber dari Bendahara Umum Negara

Ia menyampaikan, rehabilitasi irigasi Kelara - Karalloe perlu dilakukan, sebab banyak keluhan dari petani menjelang masa tanam kedua.

Baca juga: Gubernur Andi Sudirman Sulaiman: Progres Bendungan Pamukkulu Takalar Sudah 30 Persen

Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri kata Khaidir, juga telah mengeluarkan SK Darurat terkait irigasi Kelara-Karalloe.

“Irigasi Kelara - Karalloe mengalami kerusakan akibat longsor sehingga debit air berkurang. Oleh karena itu, perlu rehabilitasi secara permanen irigasi Kelara-Karalloe,” ungkap Khaidir.

Selain irigasi Karalloe, Khaidir dan rombongan juga menyampaikan terkait jalan desa di Jeneponto yang banyak mengalami kerusakan.

Terkait hal tersebut, Hamka B Kady yang didampingi Muh Aras merespon positif.

Hamka B Kady menjelaskan, irigasi Kelara-Karalloe yang rusak sementara berproses.

Termasuk surat dari Balai kepada Dirjen sudah diperintahkan dan Dirjen SDA sedang mengatur anggaran untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak.

Bantuan darurat dari Balai hanyalah berupa sak-sak berisikan pasir yang dibantu oleh masyarakat untuk menutupi titik-titik yang rusak.

“Kedatangan Bapak-bapak ke Komisi V sangat berarti dan menjadi dukungan kepada saya disaat rapat dengan Dirjen SDA sehingga bisa saya mempertanyakan persoalan ini,” kata Hamka B Kady.

Terkait jalan daerah, jelas Hamka B Kady, DPR RI telah merevisi UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan.

Maka turunannya adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

“Berdasarkan Inpres inilah kami membangun Jalan Daerah menggunakan anggaran dari pusat,” jelasnya.

Tahun ini, ungkap Hamka B Kady, anggaran yang sudah disiapkan untuk Inpres Jalan Daerah yaitu Rp15 triliun, dan untuk Sulawesi Selatan mendapatkan Rp845 miliar untuk tahap pertama tahun 2024.

Tapi sayangnya, Jeneponto hanya mendapatkan satu jalan poros untuk perbaikan jalan daerah yaitu di poros Jalan Bulo-Bulo.

“Alasan dari sedikitnya program Inpres Jalan Daerah (IJD) di Jeneponto adalah tidak lengkapnya dokumen DED dari Pemda Jeneponto," ungkapnya

"Saya meminta kepada Pj Bupati agar melengkapi semua dokumen DED Jalan Daerah yang bersifat strategis dan memiliki lebar 5,5 meter, sebab jika tidak ada DED maka sangat susah untuk terealisasi program IJD,” terang politisi senior Partai Golkar ini.(*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Agung Putra Pratama