TRIBUN-TIMUR.COM - Jika maju dan terpilih di Pilgub Jakarta 2024, Anies Baswedan bakal jadi 'anak buah' Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Mengapa Anies Baswedan jadi anak buah langsung Gibran Rakabuming Raka? Berikut penjelasannya.

Periode 2017-2022 saat Anies masih menjabat Gubernur, Jakarta masih berstatus Daerah Khusus Ibukota alias DKI Jakarta.

Namun kini status DKI untuk Provinsi Jakarta sudah berganti seiring berpindahnya status tersebut ke Ibukota Nusantara (IKN).

Kini Jakarta berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Seiring dengan hal tersebut, Jakarta dirahkan menjadi kota aglomerasi.

Pembangunan Jakarta sebagai kota aglomerasi akan berada langsung di bawah tanggung jawab Wakil Presiden.

Dalam hal ini Gibran tentunya yang berstatus wapres terpilih saat ini.

Andaikata Anies Baswedan kembali berniat maju di Pilgub Jakarta 2024 dan terpilih maka Gibran akan menjadi atasannya.

Atasan yang dimaksud perihal pembangunan kota aglomerasi Jakarta.

Detail Keterlibatan Wapres Memimpin Pembangunan Kota Aglomerasi Jakarta

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan, pembangunan Jakarta setelah melepas statusnya sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI akan diarahkan menjadi kota aglomerasi. Wakil Presiden (Wapres) akan dilibatkan menjadi pimpinan dari pembangunannya.

Baca juga: Surya Paloh Restui Anies Baswedan Maju Pilgub Jakarta 2024 Ahmad Sahroni 02, PKS Tolak?

Baca juga: Sosok Kuat Penantang Ridwan Kamil Pilgub Jabar 2024 Disiapkan PKB, Gerindra-Golkar Solid PKS Melawan

Peran wakil presiden atau wapres yang memimpin pembangunan itu akan serupa seperti pembangunan Papua, melalui Badan Pengarah Papua (BPP).

Ia hanya akan berperan sebagai pihak yang mengharmonisasikan kebijakan, sinkronisasi, dan evaluasi.

"Ditangani oleh wapres dan ini mirip seperti yang sudah kita lakukan di Papua dibentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua yang tugasnya sama, harmonisasi, evaluasi, bukan mengambil alih kewenangan pemda," kata Tito saat rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Meski akan dipimpin wapres dalam pembangunannya, Tito mengatakan, tidak berarti kebijakan pembangunannya akan diambil alih dari pemerintah daerah atau pemda.

Sebab, eksekusi kebijakannya tetap dilakukan oleh masing-masih pemda di wilayah yang termasuk aglomerasi, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur atau Jabodetabekjur.

"Prinsip pemda, eksekusinya dilakukan oleh pemerintahan daerah masing-masing, dan ini sudah berjalan hampir dua tahun dipimpin oleh wapres di Papua, karena memerlukan harmonisasi itu," ucap Tito.

Tito mengatakan, oleh sebab itu akan ada badan khusus nantinya seperti BPP Papua yang dipimpin wapres.

Sebab, pembangunan banyak wilayah itu menurutnya tidak bisa berhasil bila ditangani oleh tingkat menteri koordinator atau menteri sendiri.

Adapun presiden juga tidak masuk sebagai opsi yang memimpin karena presiden menurutnya telah mengurus skala nasional, dan tidak spesifik untuk daerah-daerah tertentu saja.

"Jadi karena ini problem tidak bisa ditangani satu menteri, misalnya menteri PPN/Kepala Bappenas sendiri, enggak bisa. Ditangani satu menko pun tak bisa, kita punya ada 4 menko. Ini ada permasalahan sampah, permasalahan lalu lintas, polusi, ini semua lintas menko," tegas Tito.

Sebagaimana diketahui, saat ini DPR, DPD, dan pemerintah tengah membahas RUU Daerah Khusus Jakarta.

RUU itu akan menetapkan status baru Jakarta, setelah status DKI nya akan segera dicabut, seiring dengan akan dipindahkannya ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di wilayah Kalimantan Timur.

Pembahasan RUU DKJ merupakan konsekuensi dari hadirnya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara yang telah diperbarui melalui UU Nomor 21 Tahun 2023.

PKS Tolak!

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menilai sudah selayaknya kader PKS yang memimpin DKI Jakarta lima tahun ke depan.

Pasalnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DKI Jakarta menempati urutan nomor satu pada Pemilu 2024.

Syaikhu pun menegaskan PKS tidak kekurangan stok pemimpin untuk maju di Pilkada Serentak 2024.

"Khusus di Jakarta, Pemilu 2024 mengantarkan PKS menjadi pemenang nomor 1. Maka sudah selayaknya kader PKS tampil memimpin Jakarta. Insya Allah, PKS tidak kekurangan stok pemimpin berkualitas," kata Syaikhu dalam acara buka bersama Fraksi PKS DPR RI di kediaman Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri, Minggu (7/4/2024).

Terpisah, Juru Bicara DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan PKS tak akan kembali mengusung Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta 2024.

Alasannya, Anies dinilai levelnya sudah nasional lantaran merupakan calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan dalam kontestasi pilpres 2024.

"Anies levelnya sudah nasional," kata Juru Bicara DPP PKS Ahmad Mabruri, saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (8/4/2024).

"Kalau sudah maju capres jangan turun lagi maju gubernur," imbuhnya.

PKS berencana mengusung kader mereka yakni M Sohibul Iman di Pilgub Jakarta.

Untuk diketahui, Sohibul Iman merupakan mantan Presiden PKS yang kini menjabat Wakil Ketua Majelis Syura PKS.

"PKS rencana akan majukan M Sohibul Iman mantan presiden PKS sebagai cagub DKI (Jakarta)," ujar Mabruri.

Nasdem Restui Anies

Lampu hijau diberikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada Anies Baswedan bertarung di Pilgub Jakarta 2024.

Padahal sebelumnya, Nasdem kukuh berkeinginan mendorong kadernya maju di Pilgub Jakarta 2024.

Sementara itu, PKS enggan membawa Anies Baswedan berkompetisi di Pilgub Jakarta 2024.

Jika Nasdem mendorong Anies Baswedan maju sebagai Calon Gubernur, lantas bagaimana nasib Ahmad Syahroni?

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengumumkan bahwa Ketum Nasdem Surya Paloh telah memberikan restu kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta tahun 2024.

Willy juga menyatakan bahwa Nasdem sedang mempertimbangkan beberapa nama lain untuk diusung dalam kontestasi tersebut.

"Kalau di sini kan namanya mengerucut ya pastilah Mas Sahroni, ya pastilah ada Wibi Andrino, ya bisa jadi Anies Baswedan sendiri," kata Willy kepada wartawan, Senin (15/4/2024).

Willy menyebut Nasdem telah melakukan komunikasi dengan Anies mengenai hal ini.

Dia kemudian mengungkap pesan Surya Paloh saat pertemuan dengan Anies tanggal 18 Maret lalu.

"Komunikasi sudah, nanti kita cek ombak sama Mas Anies. 18 Maret itu Pak Surya menyampaikan, politik ini kan kartu nggak boleh mati, kalau Bung Anies mau maju Pilkada monggo NasDem siap," katanya.

Willy menambahkan bahwa NasDem tidak menawarkan pencalonan itu ke Anies. Akan tetapi, kata dia, hal itu adalah diskusi.

"Bukan penawaran itu diskusi, jadi teman-teman bisa baca tulisan saya proses pengambilan keputusan yang kita sampaikan tanggal 20 Maret itu hasil diskusi panjang dengan Mas Anies. Ya di sini terbuka, egaliter, semua dibahas di atas meja sebagai keputusan bersama," tutur dia.(*)