TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisioner KPU Sulsel Marzuki Kadir menegaskan belum ada pemenang Pemilu 2024 saat menemui ratusan pengunjuk rasa di depan kantornya, Jl AP Pettarani, Makassar, Jumat (1/3/2024) siang.

Menurut Marzuki, saat ini tahapan rekapitulasi suara masih sementara berlangsung secara berjenjang.

Olehnya itu, pemenang Pemilu baik Pilpres maupun Pileg belum dapat diputuskan.

"Jadi sampai sekarang belum ada pemenang pemilu karena penghitungan masih berlangsung secara berjenjang," ucapnya dengan pengeras suara di hadapan massa.

Ditegaskan Marzuki, sistem yang digunakan KPU dalam menentukan perolehan suaranya adalah rekap berjenjang. 

Dimulai dari PPK, di situ ada rekapan setiap TPS.

Setelah itu dinaikkan menjadi rekap kabupaten dengan model TB.

"Ini adalah hasil perhitungan model C1 yang di setiap kecamatan di seluruh Sulsel yang sekarang masih sekitar 90 persen pencapaian dari pleno teman-teman di setiap kecamatan yang ada," tuturnya .

Selanjutnya rekap akan naik lagi menjadi rekap provinsi.

"InsyaAllah akan ada tempatnya di Calro mulai 3 Maret. Mudah-mudahan teman-teman semua ini senantiasa mengawal karena kami butuh pengawalan memang," jelasnya.

Digeruduk Massa Forum

Seratusan orang yang menamakan diri Forum Rakyat Sulsel Menggugat (Forum) mendatangi kantor KPU Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Jumat (1/3/2024) siang.

Mereka berunjuk rasa menyuarakan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Massa yang tiba dengan long march dan berkendara, disambut puluhan aparat kepolisian yang berjaga di pintu masuk kantor penyelenggara Pemilu ini.

Jenderal Lapangan Aksi, Muh Irzan Yasir mengatakan, ada tiga poin utama yang disuarakan dalam aksi kali ini.

"Tuntutan kami substansinya ada tiga. Pertama, mendesak kepada Ketua DPR RI bersama jajarannya dan MPR RI untuk segera mendorong hak angket untuk memakzulkan Jokowi dan mendiskualifikasi Paslon 02," kata Irzan dihampiri disela unjuk rasa.

Poin kedua tuntutannya, pecat ketua KPU RI dan Bawaslu RI. 

Dan yang ketiga, turunkan harga sembako. 

"Itulah substansi dari tuntutan kami sehingga kami datang turun ke jalan hari ini," jelasnya.

Garis beras sehingga menyuarakan tuntutan karena terjadi kecurangan Pemilu 2024.

"Diduga kuat intervensi cawe-cawe bapak Jokowi, memihak kepada salah satu Paslon dengan menggunakan instrumen negara," terang Irzan

"Mengintervensi aparat, bupati, walikota, bahkan kepala desa, dan menabrak konstitusi. Menyalahgunakan bansos dalam hal ini BLT untuk memenangkan salah satu Paslon," sambungnya.

Selang beberapa saat sili berganti berorasi menyuarakan aspirasinya, massa pendemo ditemui perwakilan KPU Sulsel, yaitu salah satu anggota komisioner Marzuki Kadir.

Demo di Bawaslu

Forum juga mendatangi kantor Bawaslu Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Jumat (1/3/2024) siang.

Mereka berunjuk rasa lantaran menganggap terjadi kecurangan dalam Pemilu khusus Pilpres 2024 ini.

Kedatangan pengunjuk rasa ini, disambut barikade pagar betis oleh puluhan aparat kepolisian dan Brimob yang berjaga.

Beberapa dari massa aksi membawa poster bertuliskan 'Pemilu Curang'.

Bahkan ada yang membawa keranda mayat.

"Kecurangan terjadi di mana-mana, untuk itu kami hadir meminta penjelasan dari Bawaslu sebagai pengawas," teriak salah satu orator dengan pengeras suara.

Sementara itu, Jenderal Lapangan Aksi Muh Irzan Yasir meminta agar perwakilan Bawaslu Sulsel menemui massa aksi.

"Kami meminta agar perwakilan Bawaslu segera keluar menemui kami," ucap Irzan.

Namun permintaan itu, rupanya tidak mendapatkan respon dari petinggi Bawaslu.

Bahkan sempat terjadi ketegangan saat massa aksi mendesak perwakilan Bawaslu Sulsel keluar.

Beberapa emak-emak yang tergabung dalam aksi itu, sempat merangsek maju hingga berhadapan dengan petugas.

Selang beberapa saat, perwakilan Bawaslu tidak kunjung keluar.

Akhirnya massa aksi memilih meninggalkan kantor Bawaslu Sulsel dan bergerak ke kantor KPU Sulsel.

Sebelumnya diberitakan, Beredar surat pemberitahuan aksi unjuk rasa besar-besaran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (1/3/2024) siang.

Dalam surat itu, dituliskan massa aksi menamakan diri Forum Rakyat Sulsel Menggugat.

Surat yang ditujukan ke Kapolrestabes Makassar itu, rencana bakal berunjuk rasa di tiga lokasi berbeda.

Yaitu di kantor DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, dan Kantor KPU Sulsel serta Bawaslu Sulsel di Jl AP Pettarani.

Adapun yang disuarakan, terkait dugaan adanya hasil Pilpres pada pencoblosan 14 Februari yang dituding terjadi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).

Estimasi massa dalam surat itu, disebut mencapai 10 ribu orang.

Dalam surat disebut, mereka memulai unjuk rasa sekira pukul 13.00 Wita.

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Mokhamad Ngajib, yang dikonfirmasi membenarkan adanya surat itu.

Hanya saja, dirinya enggan menyebut persiapan pengamanan terkait demo itu.

"Sudah ada pemberitahuannya," singkat Ngajib dikonfirmasi tribun.(*)