Baca tanpa iklan
TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wajo usut dugaan caleg Gerindra bagi-bagi sarung di Kecamatan Sabbangparu.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Wajo, Herwan, mengatakan pihaknya saat ini mengarahkan panwascam untuk menelusuri dugaan itu.
"Apakah itu baru dibagikan atau di masa kampanye," katanya di Wajo saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com, Selasa (13/2/2024).
Herman mengaku sudah melihat video caleg Gerindra yang diduga bagi-bagi sarung.
Meski begitu, ia belum dapat menyimpulkan apakah itu melanggar atau tidak.
"Saya lihat di grup videonya. Tapi kami belum bisa simpulkan apakah termasuk pelanggaran atau bukan," ungkapnya.
Karenanya ia tak bisa berkomentar banyak perihal video yang beredar di WhatsApp.
Sebelumnya, viral Calon anggota legislatif (caleg) Partai Gerindra Kabupaten Wajo Andi Mallelelang diduga bagi-bagi sarung kepada warga.
Dalam video singkat beredar di WhatsApp, Selasa (13/2/2024) terlihat Andi Mallelang bersama tim berada dalam mobil.
Terlihat pula tumpukan sarung merek Arroma yang diduga hendak dibagikan ke warga.
"Serangan fajar nih bos, senggol dong," ucap warga yang merekam aksi tersebut.
Tampak puluhan warga memadati mobil yang digunakan Andi Malle bersama tim.
"Dampeng-dampengki (saya minta maaf)," ucap Andi Malle.
Baca juga: VIRAL Caleg Gerindra di Wajo Diduga Bagi-bagi Sarung, Warga: Serangan Fajar Nih Bos, Senggol Dong
Diketahui, Andi Malle merupakan Incumbent di Dapil VI Wajo yang meliputi Kecamatan Sabbangparu-Pammana.
Belum diketahui pasti lokasi tepat dan waktu kejadian dalam video beredar itu.
Hingga berita ini tayang, Tribun-Timur.com masih berupaya mengonfirmasi hal ini ke Gerindra dan Bawaslu Wajo.
Lakukan Politik Uang Terancam Bui 3 Tahun
Perorangan atau individu yang pada hari atau saat pemungutan suara sengaja melakukan politik uang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam pemilihan umum (Pemilu) dan terancam hukuman penjara selama 3 tahun.
Sanksi bagi orang yang melakukan politik uang dalam Pemilu 2024 tercantum dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00,” demikian isi Pasal 515 UU Pemilu.
Sedangkan ancaman pidana bagi perorangan atau individu yang melakukan politik uang pada hari pemungutan suara tercantum dalam Pasal 523 Ayat (3) UU Pemilu.
"Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00," demikian isi Pasal 523 Ayat (3) UU Pemilu.
Politik uang belum memiliki definisi baku. Istilah yang selama ini dikenal politik uang digunakan untuk menyatakan korupsi politik, klientelisme, hingga pembelian suara.
Politik uang merupakan upaya suap-menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa supaya preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada penyuap.
Jenis politik uang pun beragam.
Ada hal-hal yang yang bisa dikategorikan politik uang, seperti pemanfatan fasilitas negara untuk keuntungan pribadi kaitannya dengan Pemilu atau Pilkada.
Jenis politik uang lainnya berupa pemberian fasilitas jalan raya maupun pemberian fasilitas jembatan yang menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta masyarakat melapor ketika menemukan indikasi politik uang menjelang Pemilu 2024.
Saat ini Bawaslu telah memiliki aplikasi Sigap Lapor yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan dan pelanggaran.(*)