TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Deklarator Universitas Hasanuddin (Unhas) kawal demokrasi, Prof Amran Razak menegaskan pentingnya menjaga demokrasi yang sesuai dengan harapan masyarakat. 

Dalam sebuah pernyataan, Prof Amran Razak menyoroti kecenderungan kekuasaan yang terlalu congkak, pemilu yang diarahkan, dan demokrasi yang terkekang.

"Kita ini yang melihat kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan yang diharapkan antara lain kekuasaan terlalu Congkak, demokrasi dikebiri, pemilu di setir," kata Prof Dr Amran Razak dalam deklarasi Forum Dosen Sulsel di Kantor Tribun-Timur, Makassar, Selasa (6/2/2024).

Menurutnya, tugas para guru besar dan dosen adalah memberikan kesaksian yang jelas terhadap situasi politik saat ini untuk menjaga kehidupan yang damai dan peradaban yang beradab.

Dia menekankan bahwa harapan masyarakat adalah pemilu yang damai dan bermartabat.

Di mana rakyat dapat merayakannya sebagai pesta yang menyenangkan tanpa adanya intervensi yang merugikan.

Di samping itu, dia menekankan betapa pentingnya kebebasan berbicara dalam menyuarakan pendapat, terutama dalam konteks pemilu. 

Sehingga tugas dari para guru besar adalah untuk tetap bersuara dan memberikan peringatan, meskipun ada tantangan dan hambatan di sepanjang jalan.

"Kita mengharapkan bagaimana Pemilu ini sebagai pesta yang menyenangkan bagi rakyat, jangan rakyat dipelintir dan disusah-susahkan," ujar Prof Amran Razak.

"Oleh sebab itu, tugas guru besar dan dosen adalah memberi peringatan. Jadi tugas kita adalah banyak bicara, apapun kejadiannya meski bersuara karena ada kebebasan mimbar yang menjadi isi dari kalbunya," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Forum Dosen Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan seruan moral kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga netralitasnya dalam menjalankan tugas kenegaraan. 

Seruan ini disampaikan sebagai respons terhadap isu-isu politik yang berkembang di tanah air menjelang Pemilu 2024.

Pernyataan sikap itu digelar di Redaksi Tribun-Timur, Jl Opu Daeng Risadju, Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/2/2024) sore.

Dalam pernyataannya, Dr. Adi Suryadi Culla menegaskan pentingnya peran Presiden sebagai pemimpin negara yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan. 

Netralitas Presiden dianggap sebagai kunci untuk menciptakan kondisi politik yang kondusif dan menjaga persatuan bangsa.

Seruan moral ini juga menekankan pentingnya menjaga integritas institusi kepresidenan sebagai penjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat.

"Seruan moral kebangsaan menyelamatkan amanat reformasi berdasarkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Adi Suryadi Culla. 

"Berkenaan berbagai masalah tata kelola pemerintahan dan kehidupan demokrasi terutama dalam menghadapi Pemilu 2024, maka kami atas nama forum dosen Sulawesi Selatan yang terdiri atas representasi elemen perguruan tinggi di Sulsel," tambahnya.

Dr. Adi Suryadi Culla menyampaikan lima poin penting dalam seruannya:

1. Menyerukan kepada semua elemen bangsa agar menjaga dan menegakkan prinsip empat pilar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Memastikan agar arah reformasi politik, ekonomi, dan hukum tetap dijalankan oleh pemerintah sesuai prinsip keberadaan dan kedaulatan rakyat.

3. Menyerukan kepada Presiden Jokowi, pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu untuk tetap bersikap netral tidak berpihak kepada salah satu kontestan pemilu.

4. Menghimbau bagi terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pemilu menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, luber jurdil, demokratis, berintegritas, dan bermartabat tanpa intervensi kekuasaan dan politik uang.

5. Menyerukan kepada seluruh civitas akademika perguruan tinggi se-Indonesia untuk terus bersinergi membangun komitmen bersama dalam mengawal penyelenggaraan kedaulatan rakyat agar proses demokrasi berlangsung secara damai, beradab, dan bermartabat.

Seruan moral ini diharapkan menjadi peringatan bagi semua pihak agar perjalanan bangsa, terutama dalam menghadapi Pemilu, dapat dilalui sebagai gerakan penyelamatan peradaban Indonesia.(*)