Ada Investor Mau Investasi Pembangkit Listrik di Sidrap Tapi Terhambat Regulasi PLN

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Persoalan pasokan listrik jadi penghambat investasi industri di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kondisi ini jadi perhatian khusus Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.

Padahal kawasan industri di Sulsel sedang dalam masa pengembangan.

Kawasan Industri Takalar kini mulai dibangun.

Targetnya di 2024 sudah bisa mejadi pusat industri.

Kemudian Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) yang lebih dulu beroperasi.

Namun, KIBA mendapat tantangan serius akibat pasokan listrik yang kurang.

"KIBA itu sudah ada 3 sampai 4 perusahaan asing sudah ada di sana, tapi minus listrik 200 Megawatt," Jelas Pj Gubernur Bahtiar saat ditanya, Rabu (10/1/2024).

"Sulsel listrik paling tidak kita butuh 500 Megawatt saat ini," lanjutnya.

Dalam memenuhi kebutuhan listrik, Pj Gubernur Bahtiar mengaku ada regulasi yang menghambat.

Sebab, investasi energi listrik tidak bisa dilakukan tanpa melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Regulasi PLN disebut membuat pembangunan energi listrik terbarukan di Indonesia lambat.

"Bottleneck Investasi listrik itu di regulasi PLN. Mau itu sumber air, sampah, gas, tapi bottlenecknya itu kebijakan PLN. Karena sistem kota-kota dan monopoli PLN," jelas Bahtiar.

Baca juga: PLN Berhasil Amankan Suplai Listrik Andal di Malam Tahun Baru 2024

Ia mencontohkan, pengusaha tidak akan mau bangun perusahaan listrik kalau tidak ada mau beli, sementara regulasi negeri yang beli harus PLN.

"Tidak bisa dari perusahaan langsung ke A misalkan. Tetap harus ke PLN. Inilah monopoli PLN satu hambatan membuat lambannya pembangunan energi listrik terbarukan di Indonesia termasuk Sulsel," tuturnya.