TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mempermasalahkan keikutsertaan anggota TNI Aktif dalam debat Capres-Cawapres.

Hal itu diungkapkan Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty yang menyikapi kehebohan terkait kehadiran perwira TNI aktif Mayor TNI Teddy Indra Wijaya dalam debat perdana capres pada 12 Desember 2023 lalu.

Lolly Suhenty saat berkunjung ke Kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, Kamis (21/12/2023) siang, mengungkapkan, Teddy hadir sebagai petugas pengamanan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Bukan untuk mengawal Prabowo sebagai calon presiden.

Kendati begitu, Lolly Suhenty membenarkan Teddy Indra Wijaya hadir dengan mengenakan baju warna biru muda khas Paslon Prabowo-Gibran.

Komisioner Bawaslu RI Bidang Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat ini lantas menjelaskan UU Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

"Kalau kita lihat di UU 7 tahun 2017, misalnya di pasal 281 huruf g itu memang pejabat negara dilarang ketika dia mencalonkan diri dilarang untuk menggunakan fasilitas negara kecuali fasilitas pengamanan," katanya.

Sehingga, memang ada dikecualikan terkait fasilitas pengamanan itu.

Maka dari itu, kata Lolly Suhenty, untuk Teddy Indra bisa dinyatakan menjalankan fungsinya sebagai personel pengamanan yang melekat.

Adapun pakaian yang dikenakan juga berwarna biru khas Paslon nomor urut dua, Lolly mengungkapkan itu tidak jadi masalah.

Namun yang pasti tidak ada simbol nomor urut capres di dalamnya.

"Adapun dia menggunakan warna baju yang identik misalnya, tetapi kami memastikan, kami cek, apakah ada simbol nomor 2 di baju yang beliau pakai, sama dengan yang kain, ternyata memang warnanya yang identik, tapi tidak ada angka 2 di baju yang dikenakan," ujar Lolly.

Pakaian warna biru juga bisa dipakai untuk penyamaran, sehingga Bawaslu memastikan hal tersebut bukan sebagai pelanggaran.

"Karena dalam pengamanan kan ada istilah untuk penyamaran. Sehingga, hasil dari penelusuran yang kami lakukan, kami memastikan bahwa yang bersangkutan hadir sebagai orang yang melakukan pengamanan," jelasnya.

Bawaslu RI juga akan berkoordinasi dengan Panglima Jenderal TNI, Agus Subiyanto jelang pelaksanaan debat cawapres.

"Tujuannya agar kejadian serupa tidak terjadi dan menimbulkan kehebohan dan untuk memastikan supaya tidak terjadi kehebohan lagi. Maka perlu dipastikan yang bersangkutan, dia biaa dipastikan clear," terangnya.

Bawaslu RI juga meminta data ke KPU siapa saja anggota aktif yang menjadi tim pengamanan di Paslon tertentu sehingga bisa diantisipasi lebih awal.

"Kami juga ke KPU untuk meminta data pengamanan itu siapa saja," ujarnya.

Sebab, data-data soal siapa saja yang akan hadir dalam debat cawapres, harus diketahui oleh Bawaslu.

"Nah itu juga kami lakukan ke KPU untuk antisipasi. Karena kan sebetulnya tidak hanya Mayor Teddy kan. Misalnya menteri juga Pak Mahfud," kata dia.

"Bagi kami penting untuk memastikan seluruh personel pengamanan itu tidak melanggar, sehingga tidak mengganggu soal kenetralan yang harus dijaga," pungkasnya. (*)