TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Secara tegas Pj Gubernur Sulsel Bahtiar menegaskan tidak akan meneken APBD Pemerintah Kabupaten/Kota jika tak menyertakan anggaran dana Pemilu 2024.

Diketahui, Gowa dan Maros menjadi dua kabupaten yang sudah melakukan tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Sementara itu, Pemprov Sulsel juga baru saja menandatangani NPHD bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Senin (2/10/2023).

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mendorong daerah lainnya segera menyelesaikan NPHD.

Dengan tegas, Bahtiar tak akan menandatangani APBD 2024 Kab/kota yang tak taat aturan.

"Tidak saya teken APBD-nya dan APBD 2024 nya. Tidak saya tanda tangani," jelas Bahtiar.

"Ini hukum negara kalau dibiarkan melanggar jadi apa negara ini, kan gitu aja," sambungnya. 

Terkini, Dua daerah di Sulsel mendapat warning dari Pj Gubernur Bahtiar terkait alokasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Seharusnya, pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan 40 persen anggaran di 2023 ini.

"Ada indikasi dua daerah masukan dari teman-teman Enrekang dan Sidrap kalau tidak salah," kata Pj Gubernur Bahtiar.

Kabupaten Gowa menjadi daerah pertama di Sulsel yang melakukan penandatanganan NPHD untuk perhelatan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Pemkab Gowa di bawah komando Adnan Purichta Ichsan mengucurkan anggaran sebesar Rp90 Milliar untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gowa 2024.

Penandatanganan NPHD berlangsung di Baruga Karaeng Galesong Kantor Bupati Gowa, Jl Masjid Raya, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulsel, Jumat (29/9/2023).

Setelahnya, ada Kab Maros yang juga sudah menandatangani NPHD di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Senin (2/10/2023).

Anggaran Rp49,6 M dibagi ke KPU Maros sebesar Rp31 M dan Bawaslu Maros Rp11 M lebih.

Sementara untuk pengamanan ada sekitar Rp7,2 M.(*)