Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Sebanyak 207 Desa di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berpotensi alami kekeringan.
Hal itu dipicu akibat badai panas atau fenomena El Nino yang dirasakan dunia.
Naiknya suhu bumi, mengakibatkan beberapa daerah desa di Kabupaten Luwu diperkirakan akan mengalami kekeringan.
Isu ancaman kekeringan yang bisa melanda menjadi kekhawatiran Kepala Dinas Pertanian Luwu Jumardin.
Saat ditemui Tribunluwu.com, Jumardin bahkan telah memanggil seluruh penyuluh pertanian di 22 kecamatan yang ada di Luwu.
Ia memerintahkan, agar setiap penyuluh, bisa melaporkan perkembangan terbaru kondisi persawahan petani.
"Iya, sudah kami kumpulkan 200 penyuluh kami yang ada di setiap kecamatan. Saya minta turun ki, untuk cek bagaimana sawah milik petani yang ada di lokasi ta. Karena isu kekeringan ini bisa berpotensi terjadi di semua desa," jelasnya saat ditemui di Kantor Dinas Pertanian Luwu di Jl Jenderal Sudirman, Kamis (7/9/2023).
Kata Jumardin, untuk mengahadapi bahaya El Nino, ia tegas kepada seluruh penyuluh di Dinas Pertanian.
Apalagi yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Saya tegas ke penyuluh kita ini. Apalagi kalau dia pegawai atau sudah P3K. Karena ini memang tupoksi yang harus mereka kerja di lapangan," ujarnya.
Ditambah, sebentar lagi, petani akan masuk musim tanam di bulan September-Maret.
"Ia kita perlu perhatikan. Karena kalau di Luwu ini petani sebentar lagi masuk musim panen. Di Luwu kan ada dua, September-Maret sama April-Oktober," terang Jumardin.
Jumardin menambahkan, pihaknya sudah meninjau Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat untuk menemui pemerintah terkait.
Bersama kepala desa, ia merencanakan akan membuat sumur tanah dangkal untuk menjamin cadangan air.
"Saya sudah ke Desa Sampeang, bertemu dengan kepala desa di sana diskusi terkait ancaman kekeringan. Kami menawarkan agar dibuat sumur tanah dangkal. Pak desa juga merespon dengan baik. Bahkan ia sebenarnya mau mengajukan lewat dana desa, tetapi koordinasi dulu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD," tuturnya.
Menurut Jumardin, langkah mitigasi yang pihaknya ambil adalah menyediakan fasilitas seperti sumur tanah dangkal, pompa air, dan bangunan konservasi air.
"Jadi kita akan bersurat ke Kementrian Pertanian dengan Pemprov Sulsel untuk pengadaan fasilitas seperti pompa air, sumur tanah dangkal, dan bangunan konservasi air untuk para petani," tutupnya.
Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana