Ia menilai, progres serapan anggaran tahun 2023 hampir menyamai tahun sebelumnya pada triwulan sama.

Minimnya realisasi belanja, kata Dakhlan karena masih banyak paket pekerjaan dalam berproses, misalnya untuk pekerjaan fisik.

Serapan belanja baru terhitung jika pekerjaan rampung 100 persen.

“Kegiatan fisik sekarang sementara jalan, nanti kita lihat progresnya pada triwulan 3, bulan-bulan Oktober,” ujarnya.

Nantinya, para kepala OPD akan melaporkan alasan minimnya serapan anggaran yang dikelola saat monitoring dan evaluasi (monev).

Monev digelar setelah Rakernas Apeksi XVI.

“Ini akan menjadi rujukan untuk dilaporkan ke Pak Wali. Nanti ditindaklanjuti dengan monev dalam waktu dekat, setelah Apeksi,” katanya.

Akhir 2022, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mewanti-wanti agar serapan anggaran seluruh OPD bisa memenuhi target.

Apalagi pada 2022, pemkot menjadi daerah dengan serapan belanja paling rendah se-Indonesia.

“Jadi penyerapan anggaran kita terendah loh di Indonesia. Ini menjadi catatan bagi Pemkot Makassar untuk lebih baik lagi ditahun depan,” kata Danny Pomanto.

Agar progres kegiatan dan realisasi belanja lebih maksimal tahun 2023, salah satu solusinya dengan cara mempercepat tender proyek yang akan dikerjakan.

Kala itu, Danny telah mengimbau OPD yang menangani proyek fisik untuk segera melakukan tender dini.(*)

Realisasi Anggaran 51 OPD

Dinas Pendidikan
Anggaran: Rp1,09 T
Realisasi: Rp329,8 M (30 persen)

Dinas Kesehatan
Anggaran: Rp623 M
Realisasi: Rp159,3 M (25,58 persen)